REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Jumat (11/8) memberi isyarat tidak akan bertanggung jawab dalam mengendalikan bandar udara utama Yaman, menolak permintaan persekutuan militer pimpinan Arab Saudi.
Sekutu pimpinan Saudi, yang bertempur di Yaman, pada Kamis meminta PBB mengendalikan bandar udara utama di ibukota Sanaa, yang dikuasai musuh mereka, gerakan bersenjata Houthi, kata kantor berita SPA. Keadaan di Yaman porak-poranda akibat perang saudara, dengan pemerintahan diakui secara internasional dan didukung sekutu pimpinan Saudi berusaha melawan gerakan bersenjata Houthi dukungan Iran.
Juru bicara PBB Stephane Dujarric menyeru pihak bertikai di Yaman mengizinkan masuk bantuan kemanusiaan, termasuk melalui bandar udara. "Bandar udara itu tidak berada di bawah kendali PBB," kata Dujarric kepada wartawan.
"Pihak bertikai dalam perang itu bertanggung jawab memastikan perlindungan warga dan jalan masuk bantuan kemanusiaan, termasuk melalui penggunaan wilayah udara dan bandar udara," tambahnya.
Kelompok Houthi menguasai sebagian besar wilayah di utara, sementara itu sekutu pimpinan Saudi mengendalikan wilayah udara. Pembukaan kembali bandar udara akan membutuhkan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak. Mereka saling menyalahkan atas terjadinya bencana di Yaman yang merupakan salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia.
Kelaparan dan penyebaran penyakit menjadi akibat dari perang dua tahun di Yaman, dengan PBB memperkirakan 10 ribu orang tewas akibat bencana kemanusiaan di negara itu.
Dujarric mengatakan bahwa dia tidak mengetahui jika PBB menerima permintaan resmi dari sekutu pimpinan Saudi agar badan dunia itu mengendalikan bandar udara. "Kami telah melakukan kontak dengan pemerintah Yaman dan sekutu pimpinan Saudi untuk mendorong pembukaan kembali wilayah udara Yaman di sekitar bandar udara untuk penerbangan kemanusiaan," katanya.
Pada Maret, sekutu pimpinan Saudi mengusulkan agar PBB memantau pelabuhan strategis Hodeidah di Yaman, setelah sebuah peristiwa penyerangan mematikan terjadi terhadap kapal yang mengangkut pengungsi Somalia.
PBB mengatakan pada saat itu bahwa pihak-pihak yang bertikai bertanggung jawab atas perlindungan warga sipil dan prasarana disana, bukan pihak lainnya.
Penyidik PBB bulan lalu menuduh sekutu militer pimpinan Saudi melakukan penyerangan terhadap kapal pengungsi Somalia. Sekutu membantah menyerang kapal tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika