REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL — Kebijakan Amerika Serikat (AS) yang melarang warganya melakukan perjalanan ke Korea Utara menyebabkan satu-satunya perguruan tinggi di negeri komunis itu harus berjuang untuk menemukan staf pengajar pengganti untuk perkuliahan semester musim gugur yang akan datang. Korea Utara juga membatalkan sebuah forum internasional yang sudah direncanakan.
Menurut Voice of America, dikutip dari Korea Herald pada Ahad (13/8), Universitas Sains dan Teknologi Pyongyang (PUST), telah memutuskan untuk tidak membuka kelas terkait sekolah kedokteran selama musim gugur karena sulit bagi staf dan dosen asal AS untuk mengunjungi Korea Utara pada musim gugur mendatang. VOA mengatakan beberapa staf pengajar di PUST, yang merupakan warga negara AS, telah mengajukan permohonan persetujuan khusus untuk kunjungan ke Pyongyang, namun tidak jelas apakah atau kapan mereka akan dapat mendarat di Pyongyang.
Larangan bepergian menyebabkan sekitar dua pertiga anggota fakultas yang berkewarganegaraan asing di universitas itu tidak dapat mengunjungi negara tertutup tersebut. Universitas tersebut juga dipaksa untuk mencari staf pengganti untuk sejumlah kelas lainnya. VOA juga melaporkan sebuah forum internasional, yang akan diselenggarakan pada Oktober oleh universitas tersebut, juga dibatalkan.
Awal bulan ini, Departemen Luar Negeri AS mengatakan warganya akan dilarang bepergian ke Korea Utara mulai 1 September kecuali mereka memiliki alasan khusus. Semua paspor AS dinyatakan tidak sah untuk melakukan perjalanan ke, di, atau melalui Utara tanpa adanya validasi khusus.
Departemen tersebut mengumumkan larangan tersebut bulan lalu menyusul kematian mahasiswa AS Otto Warmbier pada Juni. Mahasiswa Universitas Virginia berusia 22 tahun itu kembali ke AS dari Korea Utara dalam keadaan koma setelah dijatuhi hukuman 15 tahun kerja keras karena mencuri tanda propaganda politik dari sebuah hotel di Pyongyang pada Januari 2016.
Larangan tersebut akan berlaku selama satu tahun kecuali diperpanjang atau dicabut oleh sekretaris negara. Pengecualian dapat diberikan kepada wartawan profesional, perwakilan Palang Merah, dan pihak lain dengan alasan “kepentingan kemanusiaan" atau permintaan perjalanan yang "untuk kepentingan nasional."
Ikuti Whatsapp Channel Republika