REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN – Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan negaranya dapat meninggalkan kesepakatan nuklir dalam beberapa saja bila Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi baru kepada Iran.
Presiden AS diketahui telah menandatangani sebuah undang-undang yang mengatur sanksi baru untuk Iran, Rusia, dan Korea Utara. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada Iran berkaitan dengan program rudalnya yang dinilai melanggar resolusi pada 2015.
“Jika AS ingin kembali ke pengalaman (dengan menjatuhkan sanksi), Iran pasti akan kembali dalam waktu singkat. Bukan satu pekan atau satu bulan, tapi dalam beberapa jam untuk kondisi yang lebih maju sebelum dimulainya negosiasi,” kata Rouhani pada sebuah sesi parlemen, Selasa (15/8).
Menurut Rouhani sanksi baru yang dinilai dipaksakan oleh AS terhadap negaranya melanggar kesepakatan pada 2015. Kala itu Iran setuju untuk menekan program dan aktivitas nuklirnya dengan AS, Rusia, Cina, dan tiga negara kekuatan Eropa. Sebagai imbalannya, sanksi dan embargo ekonomi terhadap Iran pun dicabut.
Pada awal Agustus, Trump menandatangani undang-undang tentang sanksi baru untuk Iran, Rusia, dan Korut. Sanksi dalam undang-undang tersebut mengincar program rudal nuklir dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Iran.
Sanksi ini diberlakukan sepihak oleh AS setelah mengklaim bahwa uji coba rudal balistik Iran dianggap telah melanggar resolusi PBB. Namun Iran membantah bahwa pengembangan rudalnya telah melanggar resolusi terkait. Sebab misil atau rudalnya tidak dirancang untuk membawa senjata nuklir. Hal inilah yang membuat Rouhani cukup geram.
“Dunia telah dengan jelas melihat bahwa di bawah Trump, AS telah mengabaikan kesepakatan internasional dan selain merongrong (kesepakatan nuklir), juga telah melanggar ketentuan tentang kesepakatan Paris dan kesepakatan Kuba. AS bukanlah mitra yang baik atau negosiator yang andal,” ujar Rouhani.
Kendati demikian, Trump pekan lalu mengatakan bahwa dirinya tidak percaya Iran hidup sesuai dengan semangat kesepakatan nuklir yang telah dicapai.
Ikuti Whatsapp Channel Republika