REPUBLIKA.CO.ID, CAPE TOWN -- Parlemen Afrika Selatan pada Selasa (15/8), menolak untuk bertemu dengan satu delegasi dari Knesset (Parlemen) Israel. Langkah itu sebagai protes terhadap pembangunan permukiman Yahudi di wilayah Palestina yang diduduki.

Tindakan itu dilkaukan setelah keputusan Kaukus Parlemen dari partai yang memerintah, Kongres Nasional Afrika (ANC), untuk menolak permintaan dari Duta Besar Israel Arthur Lenk. Dubes Israel meminta agar Komite Portofolio mengenai Hubungan Internasional di Parlemen Afrika Selatan bertemu dengan satu delegasi dari Knesset Israel pada 16-17 Agustus.

"Kehebohan Parlemen kami muncul dari antara keprihatinan lain bahwa Knesset Israel telah mensahkan peraturan yang berlaku mundur, mensahkan permukiman Yahudi di dalam wilayah Palestina, sehingga membahayakan Penyelesaian Dua Negara yang didukung Pemerintah Afrika Selatan," kata Juru Bicara Parlemen ANC, Nonceba Mhlauli, sebagaimana diberitakan Xinhua, Rabu malam.

Dewan Keamanan PBB juga telah mengeluhkan tindakan itu melalui Resolusinya (UNSCR) 2334 pada Desember 2016, yang menyatakan permukiman Yahudi di wilayah Palestina termasuk Jerusalem Timur tak memiliki keabsahan hukum. "Permukiman itu merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional," kata Mhlauli.

Pembunuhan orang Palestina yang terus berlangsung oleh pasukan keamanan Israel, penahanan administratif, pendeportasian dan banyak lagi pelanggaran hak asasi manusia juga membentuk bagian dari alasan mengapa ANC tak bisa membiarkan dirinya menyetujui tindakan Knesset Israel itu.

"Kami tegas dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina bagi hak untuk menentukan nasib sendiri, dan memelihara pandangan bahwa mereka adalah korban dari konflik melawan Israel. ANC terus mendukung dan menyarankan hidup berdampingan kedua bangsa tersebut secara damai," katanya.

Afrika Selatan, pendukung kuat perjuangan Palestina, telah mengecam Israel karena kebijakannya ke arah rakyat Palestina.

Ikuti Whatsapp Channel Republika