REPUBLIKA.CO.ID, PHNOM PENH -- Kamboja memerintahkan National Democratic Institute yang didanai Amerika Serikat untuk menghentikan aktivitasnya dan menyuruh staf asingnya pergi dari Kamboja pada Rabu, (23/8).

Kementerian Luar Negeri Kamboja menuduh National Democratic Institute beroperasi tanpa izin. Kemenlu juga mengatakan, staf asing memiliki waktu tujuh hari untuk pergi.

Pemerintah Kamboja akan mengambil tindakan yang sama terhadap LSM asing lainnya yang tidak mematuhi undang-undang tersebut.

National Democratic Institute mengatakan, pihaknya bekerja dengan partai politik, pemerintah, dan kelompok masyarakat untuk membangun dan memperkuat institusi demokratis.

Pemerintah yang dipimpin Perdana Menteri Hun Sen cenderung melawan kepentingan Amerika menjelang pemilihan tahun depan.

Sehari setelah ada ancaman dari pemerintah Kamboja untuk menutup sebuah surat kabar yang didirikan oleh seorang jurnalis Amerika, Kedutaan Besar AS di Phnom Penh mengeluarkan sebuah pernyataan berjudul "Apakah Kamboja Berkomitmen untuk Demokrasi?".

Sentimen antibarat yang berkembang dari Hun Sen terjadi di tengah meningkatnya ketegangan menjelang pemilihan tahun depan. Hun Sen akan mencoba memperpanjang lebih dari tiga dekade kekuasaannya dalam pemilihan mendatang.

Ikuti Whatsapp Channel Republika