REPUBLIKA.CO.ID,Pemerintah Australia akan memperkuat aturan periklanan setelah ada keputusan dari High Court (setingkat Mahkamah Agung) mengenai keabsahan plebisit pernikahan sesama jenis di negara itu.
Pengumuman tersebut disampaikan setelah munculnya iklan anti pernikahan gay di televisi nasional untuk pertama kalinya pekan ini. Plebisit yang akan dilakukan melalui kantor pos ini tidak diatur dalam UU Pemilu Persemakmuran, yang mencegah penyebaran informasi yang menipu atau menyesatkan.
Pemerintah Koalisi telah mengajukan RUU untuk mengubah hal itu, namun akan menunggu sampai MA memeriksa gugatan keabsahan plebisit. Pendukung perkawinan sesama jenis telah menggugat keabsahan pemerintah dalam melakukan plebisit melalui pos. Rencananya, persidangan gugatan itu akan dimulai pekan depan.
Menteri Keuangan Mathias Cormann kepada ABC menjelaskan bahwa RUU untuk memperketat pembatasan iklan tidak akan diajukan sampai gugatan tersebut disidangkan.
"Waktu yang paling mungkin untuk mempertimbangkan RUU guna memberi payung hukum tambahan, melengkapi payung hukum yang ada dan mendukung pelaksanaan survei UU Pernikahan Australia yang adil dan tepat, akan dilanjutkan setelah sidang MA pada tanggal 5 dan 6 September," jelas Menteri Cormann.
"Pada saat yang tepat semua pemangku kepentingan akan diajak berkonsultasi sebelum mengajukan RUU ke parlemen," tambahnya.
Fiona McLeod dari Dewan Hukum Australia mengatakan bahwa keputusan untuk menunggu sudah tepat. "Sudah ada perlindungan terhadap ujaran kebencian. Makanya survei pos dan keputusan untuk mengajukan RUU kesetaraan pernikahan setelah survei ini, bukanlah lampu hijau untuk ujaran kebencian," katanya.
McLeod mengatakan saat ini sudah ada perlindungan dari ujaran kebencian dalam hukum pidana. Selain itu juga ada otoritas perlindungan konsumen di setiap negara bagian, serta lembaga ACCC untuk mengawasi konten periklanan.
Ada juga UU anti-diskriminasi, tapi hal itu berbeda-beda tergantung pada negara bagian masing-masing.
"Tidak masuk akal jika seseorang harus mengajukan laporan padahal pernyataan melecehkan atau menyinggung itu mungkin disampikan ke dunia umumnya dan bukan menarget seseorang," kata McLeod.
"Apa yang kami inginkan adalah bahwa UU yang tersedia bagi KPU diterapkan juga ke Biro Statistik jika lembaga itu yang akan melakukan survei ini," katanya.
Biro Statistik Australia (ABS) akan mulai mengirimkan formulir plebisit pada 12 September dan berencana merilis hasilnya pada 15 November 2017.
Iklan TV pertama
Meskipun lobi publik yang dilakukan masing-masing oleh Kelompok Ya dan Kelompok Tidak telah berlangsung selama lebih dari seminggu, namun iklan TV pertama baru muncul pada Selasa (29/8/2017) malam.
Iklan di TV nasional tersebut berasal dari Koalisi untuk Perkawinan, yang dipimpin oleh Australian Christian Lobby, salah satu penentang utama pernikahan sesama jenis. Iklan itu menampilkan empat wanita yang menentang pernikahan sesama jenis. Fokusnya pada kekhawatiran seputar dampak pernikahan gay pada anak-anak.
"Sekolah mengajari anak laki-laki saya bahwa dia boleh mengenakan rok mulai tahun depan jika dia menginginkannya," kata tokoh dalam iklan tersebut.
"Anak-anak di Kelas 7 diminta bermain dengan peran hubungan sesama jenis," kata tokoh iklan lainnya.
Iklan ini ditayangkan di jaringan TV komersial dan akan terus disiarkan sampai pemungutan suara berlangsung.
Pemimpin Oposisi Bill Shorten mengecam iklan ini dan menyebutnya sebagai "ofensif dan menyakitkan".
"Inilah yang diprediksi saat (Perdana Menteri) Malcolm Turnbull memutuskan untuk membuang-buang dana 122 juta dolar Australia untuk survei pos. Dia memberikan lampu hijau untuk sampah semacam ini," katanya. "Ini bukanlah kebebasan berbicara. Ini kebebasan untuk menyakiti," tambah Shorten.
Anggota DPR dari faksi pemerintah Josh Frydenberg mengatakan pihaknya "tidak ada masalah" dengan iklan tersebut. Pasalnya, katanya, orang Austtralia akan mengambil keputusan sendiri. "Saya cuma mau meminta agar semua pihak dalam perdebatan ini, baik yang mendukung maupun yang menentang, memastikan bahwa mereka saling menghormati," kata Frydenberg.
"Saya tidak ada masalah dengan iklan itu karena saya sangat yakin dengan kemampuan publik membuat keputusan sendiri, apakah akan memilih ya atau tidak," tambahnya.
Diterbitkan Rabu 30 Agustus 2017 oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC Australia di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika