REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres mengunjungi Gaza pada Rabu (30/8). Ia menyerukan agar blokade terhadap Gaza dicabut setelah menyaksikan krisis kemanusiaan yang parah di sana.
"Saya sangat terharu berada di Gaza hari ini. Sangat disayangkan untuk menyaksikan salah satu krisis kemanusiaan paling dramatis yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun bekerja sebagai relawan kemanusiaan di PBB," kata Guterres, seperti dilaporkan laman Haaretz.
Atas dasar krisis kemanusiaan tersebut, Guterres menilai sudah saatnya blokade terhadap Gaza dicabut. "Penting untuk membuka blokade yang diterapkan di daerah kantong ini," ujar Guterres.
Sebelum menyaksikan langsung kondisi Gaza, Guterres terlebih dulu melakukan tur helikopter ke perbatasan Israel-Gaza. Dalam kegiatan tersebut, Guterres didampingi Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon dan Wakil Kepala Militer Israel Aviv Kochavi.
Di sela-sela peninjauan Gaza dari udara, Danon menyatakan kepada Guterres bahwa penguasa Hamas telah memanfaatkan bantuan kemanusiaan internasional untuk menggali sebuah terowongan. Adapun terowongan tersebut nantinya akan digunakan untuk menyerang Israel.
"Alih-alih bekerja untuk memastikan masa depan yang lebih baik bagi anak-anak mereka, Hamas telah mengubah penduduk Gaza menjadi sandera," ujar Danon.
Guterres pun sempat bertemu dengan penduduk Israel di sekitar Gaza sebelum menuju daerah terisolasi tersebut. Ia berkeliling melintasi jalur transportasi lintas batas dan terowongan Hamas.
Juru bicara Hamas Fawzi Barhoum mengatakan, pihaknya menyambut kunjungan Guterres ke Gaza. Ia berharap Guterres mampu untuk memulihkan kondisi Gaza dan mencabut blokade terhadapnya.
Sebelumnya, pada Selasa (29/8), Guterres telah berkunjung ke Ramallah dan bertemu dengan Perdana Menteri Otoritas Palestina Rami Hamdallah. Dalam kesempatan tersebut, Guterres menyatakan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikam konflik Palestina dan Israel.
Ia pun mengkritik keras pembangunan permukiman ilegal oleh Israel di Tepi Barat. Menurutnya, permukiman ilegal yang dibangun Israel merupakan hambatan utama untuk mencapai perdamaian kedua negara.
Pernyataan Guterres tersebut muncul setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk tidak memindahkan permukiman Israel yang telah dibangun di Tepi Barat. "Kami kembali ke sini untuk tinggal di sini selamanya," ujar Netanyahu ketika memperingati 50 tahun kekuasaan Israel atas Tepi Barat pada Senin (28/8).
Ikuti Whatsapp Channel Republika