REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Myanmar diminta segera menghentikan segala bentuk kekerasan terhadap etnis Rohingya di negaranya. Aksi pembakaran desa-desa Rohingya oleh tentara dan polisi Myanmar sudah diluar batas kemanusiaan.

"Myanmar harus menghentikan tindakan ini, jika tidak, ada baiknya pemerintah mengevaluasi hubungan bilateral dengan Myanmar," kata Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Meutya Hafid, dalam keterangan tertulis, Rabu (30/8).

Sebagai negara yang sudah lama bersahabat dengan Myanmar, kata Meutya, tindakan Myanmar tersebut akan mengancam stabilitas keamanan kawasan Asia Tenggara. Untuk itu, kata dia, Komisi 1 DPR-RI mengingatkan kepada Myanmar akan gelombang manusia kapal Rohingya pada tahun 2012-2015 lalu, yang saat ini diterima oleh tiga negara, Indonesia, Thailand dan Malaysia.

"Kami tidak ingin aksi kekerasan di Myanmar akan membuat negara-negara ASEAN lain berada kesulitan akibat pengungsi," ujar Ketua Bidang Luar Negeri DPP Partai Golkar ini.

Sebelumnya, sejumlah kelompok aktivis hak asasi manusia melaporkan bahwa pembakaran dengan sengaja terjadi di desa-desa tempat tinggal bagi warga Rohingya di Rakhine. Pembakaran tersebut terjadi pada Selasa (29/8). Pasukan militer Myanmar diduga berada di balik peristiwa pembakaran tersebut.

Banyak bangunan dan area lingkungan warga, khususnya di Maungdaw, utara Rakhine yang terbakar, gambar-gambar tersebut tersebar melalui media sosial. Dugaan sementara, pasukan militer dengan sengaja melakukan tindakan keras sebagai upaya menekan kelompok militan yang diduga berasal dari etnis Rohingya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika