REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perkumpulan habaib Rabithah Alawiyah kecewa dengan ‎pemerintah Myanmar yang membiarkan masyarakat Rohingya hidup dalam kesengsaraan. Tokoh perdamaian yang dipuji banyak negara, Aung San Suu Kyi, dinilai tak becus mewujudkan kedamaian di sana.

"Melihat kepemimpinan de facto Aung San Suu Kyi yang tetap bergeming terhadap tragedi tersebut, maka secara moral sudah selayaknya diusulkan agar hadiah Nobel Perdamaian yang disandangnya dicabut," ujar Ketua Umum Rabithah Alawiyah Habib Zen bin Smith kepada Republika.co.id, Sabtu (2/9).

Habib Zen menyebut, pembantaian dan genosida kaum Muslim Rohingya di Myanmar adalah permasalahan kemanusiaan yang sangat serius yang harus segera dicari jalan keluarnya. DPP Rabithah Alawiyah sangat mengutuk kebiadaban tersebut dan mengimbau kepada seluruh elemen bangsa, khususnya kaum Muslimin di Indonesia untuk bahu membahu membantu saudara-saudara Muslim Rohingya, baik secara moril maupun materil antara lain dengan melakukan Qunut Nazilah.

Setelah sekian lama tragedi ini berlangsung, tanpa adanya tanda-tanda akan berakhir, maka DPP Rabithah Alawiyah memandang sudah selayaknya Pemerintah RI mengambil sikap yang tegas dan jelas kepada Pemerintah Myanmar. "Sikap ini harus ada, karena merupakan wujud dari semangat kita yang sesuai dengan pembukaan UUD45 yang mengamanatkan keikutsertaan yang aktif dalam menjaga perdamaian dunia dan mencegah penindasan terhadap harkat dan martabat manusia," ujar Habib Zen.

Ikuti Whatsapp Channel Republika