REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Aksi kejahatan kemanusiaan terhadap kelompok etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar terus terjadi hingga saat ini. Tak hanya menyebabkan ratusan warga sipil kehilangan jiwa namun juga membuat ribuan orang harus eksodus ke tempat yang lebih aman.
Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak Pemerintah Indonesia bersikap dan melakukan aksi nyata. Tak hanya itu, kondisi situasi di Rakhine yang terus diwarnai ini aksi tindak kekerasan militer Myanmar terhadap warga sipil juga harus segera direspon negara-negara ASEAN.
"Dengan menyelenggarakan pertemuan darurat ASEAN, mengingat korban sipil yang berjatuhan banyak diantaranya kelompok anak-anak dan perempuan," ujar Sukamta dalam keterangannya kepada wartawan Sabtu (2/9).
Menurutnya, semua pihak saat ini harus fokus untuk menghentikan segera kekerasan yang terjadi di Rakhine. Karenanya, tekanan yang kuat harus diberikan kepada pihak Militer Myanmar yang secara de facto memegang kendali pemerintahan Myanmar.
Sebab, ia menilai, yang dilakukan militer terhadap Rohingya masuk kategori pelanggaran yang berat. Apalagi jika dirunut kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Militer Myanmar pada tahun 60-an dengan tidak memberikan status kewarganegaraan kepada Etnis Rohingya serta telah berlangsung puluhan tahun ini, bisa dikategorikan pembersihan etnis.
"Karenanya harus ada tindakan sesegera mungkin, kondisi saat ini sudah darurat kemanusiaan. Jika tidak ada desakan yang kuat dari dunia internasional, korban jiwa akan semakin banyak", ujar Sekretaris Fraksi PKS tersebut.
Apalagi Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini menilai, Indonesia selama juga cukup didengar oleh Pemerintah Myanmar. Sehingga, seharusnya bisa memainkan peran yang lebih besar dengan secara langsung menyodorkan solusi yang lebih strategis khususnya pengalaman Indonesia dalam mengelola keragaman suku dan agama, bisa ditularkan kepada Myamnar.
"Upaya rekonsiliasi juga perlu didorong"Upaya rekonsiliasi juga perlu didorong, setidaknya dengan mempertemukan antara 3 pihak, militer, kelompok sipil yang dimotori Aung San Suu Kyi serta perwakilan suku-suku. Indonesia sangat mungkin untuk diterima memediasi berbagai pihak tersebut," kata Sukamta.
Meski demikian, Sukamta tetap memberikan apresiasi kepada Kementerian Luar Negeri yang melalui Dubes RI di Myanmar telah membantu memberikan akses bagi lembaga-lembaga sosial dari Indonesia membawa bantuan kemanusiaan ke Myanmar membantu para korban.
Ikuti Whatsapp Channel Republika