Sabtu 02 Sep 2017 13:17 WIB

Usir Dubes Myanmar Jika tak Selesaikan Konflik Rohingya

Rep: Muhyiddin/ Red: Agus Yulianto
Ketua Umum PMII 2017-2019 Agus Mulyono Herlambang.
Foto: Dok PMII
Ketua Umum PMII 2017-2019 Agus Mulyono Herlambang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indinesia (PB PMII) mengutuk keras pembantaian dan pembunuhan yang dilakukan pasukan militer terhadap etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Karena itu, PB PMII pun meminta pemerintah Indonesia untuk mengusir Kedutaan Besar (Kedubes Myanmar) dari Indonesia.

"Usir Kedutaan Besar Myanmar dari tanah Indonesia jika masalah kemanusiaan ini tidak kunjung selesai," ujar Ketum PB PMII, Agus M Herlambang kepada Republika.co.id dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/9).

Kata dia, Indonesia harus hadir untuk mencari titik temu dan menyudahi persoalan kemanusiaan yang sudah menelan korban ribuan umat Muslim tersebut. Begitu juga dengan Pemerintah Myanmar harus segera mengambil langkah pasti, kecuali jika Pemerintah Myanmar sendiri yang menjadi dalang konflik ini. 

"Meminta pemerintah Myanmar segera mengambil langkah pasti untuk menyudahi konflik kemanusiaan ini. Mendukung pemerintah Republik Indonesia terlibat menyudahi tragedi kemanusiaan ini," ucap Agus.

Agus menjelaskan, saat ini, warga Rakhine telah didiskriminasi secara budaya, juga tereksploitasi secara ekonomi dan disingkirkan secara politis oleh pemerintah pusat Myanmar, yang didominasi etnis Burma. Sejak 2012 lalu, konflik di Negara Myanmar ini nyaris menuai jalan buntu dalam penyelesaiannya.

"Tak terbantahkan akhir-akhir ini kembali kita mengelus dada melihat serangkaian pembantaian kepada saudara-saudara kita di Rohingya," katanya.

Sementara, tambah dia, dalam konteks politik banyak kalangan yang beranggapan bahwa tragedi panjang di Myanmar adalah dampak dari kepentingan beberapa negara ingin merebut secara paksa tanah, sumber daya, kususnya minyak dan gas, yang mana dihuni oleh mayoritas etnis Rohingya di wilayah Arakan Rakhine. Terlepas dari itu, Indonesia harus tetap mengambil langkah pasti.

"Apapun itu jenis kasus dan persoalannya, sangat mungkin negara hadir untuk mencari titik temu dan menyudahi persoalan kemanusiaan yang sudah menelan korban ribuan manusia ini," ucapnya. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement