REPUBLIKA.CO.ID, KUALA LUMPUR -- Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menggalang solidaritas pemuda internasional untuk mengatasi konflik Rohingya. KNPI ikut prihatin atas terjadinya tragedi kemanusiaan tersebut.
"Kami prihatin dan menyesalkan konflik sosial-politik di Myanmar yang berujung pada pembantaian etnis Rohingya," ujar Sekretaris Badan Perwakilan KNPI Malaysia, Tengku Adnan di Kuala Lumpur, Malaysia, Ahad (3/9).
Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI telah mencermati secara seksama laporan berikut informasi dari berbagai sumber tepercaya. Berdasarkan sumber-sumber tersebut, disebutkan bahwa militer Myanmar telah melakukan genosida terhadap etnis Rohingnya melalui operasi militer besar-besaran pembantaian massal.
"Sebelumnya, Pemerintah Myanmar telah menerapkan kebijakan isolatif dan diskriminatif begitu lama terhadap etnis Rohingya yang mayoritas menghuni wilayah Rakhine. Sejak lama, etnis Rohingya hidup terisolir dan jauh dari taraf hidup layak. Jauh dari akses kesehatan, pendidikan, pekerjaan hingga ketersediaan pangan," kata dia.
Kebijakan tersebut, ujar Tengku, memicu pemberontakan dan perlawanan kaum militan Myanmar yang melegitimasi pemerintah Myanmar melakukan operasi militer dan menjurus pada genosida etnis Rohingya. "Ada dugaan, bahwa wilayah Rakhine merupakan daerah yang menyimpan kandungan mineral cukup kaya dibanding kawasan lain di Myanmar. Diduga kuat, kebijakan diskriminatif dan mengisolasi etnis Rohingya di Rakhine sekian lama hingga berujung pada operasi militer dilatari motif ekonomi-politik di wilayah tersebut," jelasnya.
Dia mengatakan menyimpulkan faktor agama maupun etnis, bukan faktor tunggal pemicu konflik sosial-politik di Myanmar. Informasi dari European Rohingya Council (ERC) menyebutkan antara 2.000 hingga 3.000 Muslim Rohingya terbunuh di negara bagian Rakhine hanya dalam waktu tiga hari, dari Jumat hingga Ahad lalu.
Adapun laporan dari UN Office of the High Commissioner for Human Rights (OHCHR) 2017 didapati sedikitnya 60 ribu warga etnis Rohingya memilih mengungsi dari daerah konflik. "Sebanyak 64 persen etnis Rohingya mengalami penyiksaan fisik maupun mental, sedangkan 52 persen perempuan Rohingya dilaporkan mengalami pemerkosaan atau kekerasan seksual," kata Tengku.
Terhitung pascakerusuhan sampai Jumat 25 Agustus 2017 dilaporkan 2.000 warga Rakhine berhasil menyeberang ke Bangladesh. Dari angka tersebut tidak semua pengungsi diterima oleh pemerintah Bangladesh. Saat ini, kata dia, 1,1 juta warga Muslim Rohingya masih hidup dalam situasi yang tak aman. "Mereka berada di antara gerakan militan Harakah al-Yakin, serta serangan tentara. Sementara mereka yang berada di pengungsian juga tak lebih baik nasibnya," ujarnya. Laporan WHO awal tahun ini menyebutkan bahwa lebih dari 80 ribu anak usia di bawah lima tahun yang berada di pengungsian di Bangladesh berada dalam kondisi kelaparan.
Berkaca pada situasi tersebut, DPP KNPI meminta pemerintah Indonesia, ASEAN, dan PBB melihat unsur kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar tidak sebatas pada operasi (militer) pembantaian semata. "Tetapi juga kebijakan diskriminatif yang membawa penderitaan begitu lama bagi etnis Rohingya," kata Ketua II Committee ASEAN for Youth Cooperation (CAYC) ini.
KNPI Meminta kepada otoritas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan intervensi dan mendesak Myanmar membuka akses bantuan untuk pengungsi. "Kami meminta PBB untuk menerbitkan resolusi konflik untuk menengahi kebijakan totaliter militer Myanmar dan perlawanan kelompok pemberontak," kata dia.
Pihaknya juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk tidak membiarkan aksi persekusi pemerintahan Myanmar terhadap etnis Rohingya berkepanjangan. Hal ini mengingat konflik di Myanmar berpotensi akan mengancam stabilitas ekonomi, sosial, politik, ketahanan dan keamanan di kawasan Asia Tenggara.
KNPI pun mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional (ICC) mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar. "DPP KNPI akan menggalang dukungan jaringan pemuda regional dan internasional untuk solidaritas kemanusiaan etnis Rohingya. Terkait hal itu, DPP KNPI bersama dengan jaringan pemuda ASEAN akan melakukan langkah dan aksi antara lain," ujarnya.
Pihaknya membentuk tim lintas negara guna melakukan penanganan terhadap pengungsi Rohingnya yang terjebak dalam konflik atau daerah-daerah perbatasan. DPP KNPI dan jaringan pemuda ASEAN akan mendesak kepada otoritas ASEAN untuk menyediakan wilayah-wilayah khusus yang dijadikan daerah penampung para pengungsi.
Pihaknya mendesak otoritas ASEAN untuk memberi kecaman keras dan menghentikan Myanmar melakukan aksi kekejaman militer terhadap etnis Rohingya. "Kami mendesak otoritas ASEAN untuk membekukan atau mengeluarkan Myanmar dari status keanggotaannya di ASEAN," kata dia.
Dalam pertemuan pemuda ASEAN di Bali dan di Malaysia DPP KNPI akan meminta kepada seluruh pemuda untuk bergerak bersama-sama meminta serta mendesak konsulat-konsulat Myanmar yang tersebar di negara-negara ASEAN untuk bersikap dan menghentikan aksi brutal pemerintahan Myanmar
KNPI juga meminta pemerintah Indonesia untuk fokus pada penanganan pengungsi dan mendesak negara-negara ASEAN untuk bertindak dan bergerak bersama menghentikan aksi kekejaman Pemerintah Myanmar. "Tanpa harus melihat aspek intervensi terhadap kebijakan sebuah negara, tindakan kejahatan atas nama kemanusiaan telah melanggar prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku universal dan harus disikapi bersama dengan negara-negara ASEAN," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika