REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, mewajibkan seluruh keluarga besar partai tersebut menyerahkan gaji satu bulan mereka dikirim untuk etnis Rohingya, Myanmar. Instruksi tersebut berlaku untuk semua kader PKB, mulai dari menteri, gubernur, bupati, dan wali kota.
Hal itu disampaikan Muhaimin yang akrab disapa Cak Imin dalam aksi solidaritas 'Rohingya adalah Kita' bersama para biksu dan pemuka agama Budha di Vihara Dharma Bakti, Jalan Kemenangan, Glodok, Jakarta Barat, pada Ahad (3/9). Cak Imin mengatakan telah menggalang bantuan untuk warga Rohingya dari seluruh keluarga besar PKB dan Nahdlatul Ulama (NU). Tidak pandang bulu, baik itu pegawai negeri, anggota DPR, bupati, wali kota, gubernur, maupun menteri juga diminta untuk menyerahkan gajinya selama satu bulan. Cak Imin menyatakan, instruksi itu sudah disetujui.
"Kecuali tukang sapu mungkin 10 persen saja. Tapi semua kita minta terlibat mulai dari tukang sapu sampai menteri untuk memberikan, dan sudah setuju semua, gajinya selama satu bulan kita kirim ke Myanmar," kata Cak Imin, di Vihara Dharma Bakti Jakarta Barat, Ahad (3/9).
Menurut Cak Imin, bantuan ini akan disalurkan melalui kerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, organisasi-organisasi keagamaan di Indonesia, dan UNHCR. Meski demikian, Cak Imin menyatakan kiriman ini baru bisa masuk kalau diberi akses oleh pemerintah Myanmar. Karena itu, dia mendesak pemerintah Myanmar membuka akses bantuan kemanusiaan.
"Kita mulai dengan meminta kepada pemerintah Myanmar untuk membuka akses bantuan kemanusiaan," ujar Cak Imin.
Dia meminta Perseikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ikut menekan Myanmar untuk membuka akses bantuan kemanusiaan. Bantuan yang akan disalurkan rencananya meliputi makanan, obat-obatan, pakaian dan berbagai kebutuhan mendesak lain.
PKB, kata dia, akan melakukan upaya komunikasi dengan Kedutaan Besar Myanmar di Jakarta. Isu ini diharapkan tidak melebar menjadi isu agama. Dia berharap, krisis kemanusiaan yang terjadi di Rohingya dapat segera diakhiri.
"Pemerintah Myanmar, sekali lagi kami minta melalui kedutaan besar di Jakarta agar membuka sepenuhnya kerja sama dengan Indonesia dan kawasan ASEAN yang nantinya akan bersama-sama dengan PBB," ujar Cak Imin.
Ikuti Whatsapp Channel Republika