REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tim Pencari Fakta Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) diberikan waktu hingga Maret 2018 untuk melaporkan hasil penelitian mereka di Myanmar. Mereka berharap tim pencari fakta dari Myanmar untuk membuka informasi yang mereka dapat tentang keadaan di Rakhine, Myanmar.
"Seluruhnya belum terbuka secara internasional. Tentu kami harapkan, kami juga menunggu hasil dari tim Myanmar sendiri agar supaya kami bisa menjadikan hasil tersebut sebagai sumber informasi," ungkap Ketua Tim Pencari Fakta Dewan HAM PBB Marzuki Darusman usai melakukan konferensi pers di kantor Amnesty International Indonesia, Ahad (3/9).
Marzuki menyebutkan, timnya diberikan mandat hingga Maret 2018 untuk melaporkan hasil penelitiannya selama enam bulan ke depan. Dalam dua minggu mendatang, akan ada tim peneliti pencari fakta yang dikirim ke lapangan. "Mudah-mudahan kami dapat bekerja segera. Terutama karena telah terjadi ekskalasi di sana," kata Marzuki.
Tim Pencari Fakta akan memulai dari wilayah yang lebih dulu bisa mengeluarkan visa. Marzuki akan meminta visa ke semua negara yang bersangkutan dengan kejadian itu, termasuk negara Myanmar sendiri.
"Juga ke negara-negara yang menerima dampaknya, yaitu Bangladesh, Thailand, dan Malaysia. Mana visa yang bisa segera dikeluarkan, itu yang akan kita pakai untuk penelitian awal," ujar dia.
Hingga saat ini, menurut pengakuan Marzuki, timnya belum menemukan kendala. Hanya saja, tim tersebut merasa sangat tertantang oleh desakan-desakan dari keadaan yang meningkat di Myanmar secara dramatis. Keadaan yang bersangkutan dengan arus kelompok masyarakat Muslim yang ada di sana.
"(Masyarakat) yang mencari keamanan dari kekerasan-kekerasan yang telah terjadi. Kekerasna akbiat bentrokan senjata kelompok-kelompok yang berkonflik," kata Marzuki.
Ia juga mengatakan, hingga saat ini, pihaknya belum secara resmi melakukan pertemuan dengan pihak Myanmar. Meskipun sudah ada permintaan dari Tim Pencari Fakta untuk melakukan pertemuan tersebut. Meski begitu, Marzuki yakin pemerintah Myanmar akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan oleh Tim Pencari Fakta. "Pemerintah Myanmar akan melakukan upaya-upaya yang diperlukan dalam kepentingan mereka untuk memberikan informasi secukupnya, informasi yang tepat, kepada Tim Pencari Fakta," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
