REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sejumlah warga Jawa Barat bersama Forum Ulama dan Tokoh Jawa Barat menggelar aksi unjuk rasa mengecam pembantaian Muslim Rohingya di depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (4/9).
Sejumlah tokoh termasuk Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang menemui para pengunjuk rasa ikut menyampaikan orasi mengutuk tindakan kejam yang dilakukan oleh militer dan sipil Myanmar.
Deddy mengecam pembantaian etnis Rohingya yang dinilai melanggar hak asasi manusia. Wagub bahkan meminta nobel perdamaian pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi dicabut karena membiarkan intimidasi bagi etnis Rohingnya di negaranya sendiri.
"Kita dorong supaya Nobel Perdamaian untuk Aung San Suu Kyi bisa dicabut. Karena dia membiarkan terjadi pembantaian di negaranya sendiri. Ini sangat bertentangan dengan Nobel yang dia dapat. Ini penghinaan terhadap kemanusiaan," kata pria yang akrab disapa Demiz ini.
Demiz meminta pemerintah Indonesia juga tidak hanya mengecam dan memberikan bantuan kepada Rohingya. Tapi juga tindakan nyata yang menjadi solusi agar pembantaian dihentikan melalui intervensi bersama lembaga dunia lainnya seperti PBB, OKI, dan Asean.
Menurutnya yang terjadi di Myanmar adalah aksi kekerasan, penghancuran, pembantaian, dan genosida terhadap etnis Rohingya yang tidak bisa lagi ditolerir. Karenanya, semua lembaga dunia harus menyatakan kecamananya dan menindak masalah kemanusiaan di Myanmar tersebut. "Ini sebabnya kita harus terus sinergi dengan pemerintah, dengan upaya presiden menghentikan kekerasan di Myanmar," ujarnya.
Demiz mengapresiasi aksi warga yang proaktif menyampaikan kecamannya atas aksi kekerasan tersebut. Tuntutan yang disampaikan warga pun diharapkannya bisa direspons pemerintah. "Kita ketahui Jawa Barat ini merupakan salah satu pergerakan Islam di Indonesia. Tentu aksi solidaritas ini harus diapresiasi. Dan di sini semua bisa mengawal sikap pemerintah agar jangan ada pembantaian lagi di Rohingya," tuturnya.
Baca juga, Aung San Suu Kyi: Tidak Ada Pembersihan Etnis Rohingya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika