REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Sekretaris Fraksi Partai Nasdem DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie menghargai langkah pemerintah Indonesia yang maksimal dalam membantu dan mengakhiri krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Rakhine State, Myanmar.
"Langkah Indonesia ini juga menjadi contoh dan 'trigger' mendorong,red) negara-negara lain untuk bersama-sama dalam upaya menghentikan krisis Myanmar sehingga krisis di wilayah tersebut segera tuntas," kata Syarief di Jakarta, Senin (4/8).
Dia mengatakan langkah pemerintah tersebut menegaskan politik luar negeri Indonesia yaitu yang bebas aktif dan Indonesia merupakan negara yang memiliki pengaruh besar di tingkat kawasan maupun global. Selain itu menurut dia, langkah pemerintah itu merupakan upaya Indonesia dalam menjalankan amanat konstitusi yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia.
"Indonesia sudah bekerja sama dengan negara regional. Semoga langkah Indonesia ini menjadi contoh negara lain menciptakan perdamaian," ujar dia.
Dia meminta masyarakat Indonesia bisa menahan diri karena persoalan terhadap masyarakat Rohingya jangan ditarik ke masalah antaragama. Menurut dia, krisis kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya karena permasalahan tersebut bukan persoalan antar-agama namun masalah politik dan kemanusiaan yang memang harus dicarikan jalan keluar secara damai.
"Saya meminta masyarakat mempercayakan kepada pemerintah Indonesia dalam upaya turut serta menciptakan perdamaian di Myanmar," kata dia.
Dia mengatakan Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya terus agar persoalan di Myanmar bisa tuntas.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta agar pemerintah Myanmar menghentikan aksi kekerasan terhadap warganya. "Sore tadi Menlu telah berangkat ke Myanmar untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk Muslim di Myanmar dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan," kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Ahad (3/9).
Presiden juga menyampaikan penyesalannya terhadap aksi kekerasan yang terjadi di Myanmar sejak dua pekan lalu dan perlu sebuah aksi nyata tidak hanya kecaman-kecaman. Presiden telah menugaskan Menlu Retno Marsudi untuk menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk dengan Sekjen PBB Antonio Guterres dan Penasihat Khusus untuk Rakhine State Kofi Annan.
Menlu Retno Marsudi dijadwalkan bertemu dengan Menlu merangkap Konselor Negara Republik Persatuan Myanmar Aung San Suu Kyi yang juga pemimpin Partai Liga Demokrasi Nasional, partai mayoritas parlemen Myanmar pada Senin (4/9) di Myanmar.
Ikuti Whatsapp Channel Republika