REPUBLIKA.CO.ID, SEOUL -- Pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengatakan ada indikasi Korea Utara (Korut) saat ini tengah mempersiapkan kembali uji coba lebih banyak rudal, Senin (4/9). Ada kemungkinan diantaranya merupakan Peluru Kendali Balistik Antar Benua (ICBM).
Korut melakukan uji coba bom hidrogen yang disebut akan ditempatkan sebagai hulu ledak nuklir dalam ICBM. Negara terisolasi itu mengatakan bahwa tes alat peledak itu menjadi yang keenam kalinya dilakukan sejak 2006.
Negara yang dipimpin oleh Kim Jong-un itu mengklaim kesuksesan besar, karena kali ini persenjataan nuklir mereka berkembang dan memiliki kemampuan dua kali lipat lebih besar dari sebelumnya.
"Kami melihat tanda-tanda peluncuran rudal balistik Korut dapat dilakukan kembali dengan skala lebih besar dan banyak, termasuk ICBM," ujar seorang pejabat Kementerian Pertahanan Korsel Chang Kyung-soo dilansir BBC, Senin (4/9).
Selama ini, Korut mengatakan pengembangan program nuklir merupakan alat pertahanan utama. Namun, sejumlah negara di kawasan Semenanjung Korea khususnya Korsel dan Jepang terus merasa khawatir karena menjadi ancaman utama serangan rudal dan senjata berbahaya lainnya.
Dalam dua bulan terakhir, Korut telah melakukan serangkaian uji coba ICBM yang diklaim sukses. Dimulai pada 4 Juli lalu, di mana saat itu rudal yang dikenal dengan nama Hwasong-14 tersebut juga dikatakan mampu membawa hulu ledak nuklir besar dan menjangkau daratan Amerika Serikat (AS), khususnya wilayah Alaska.
Kemudian, dalam uji coba selanjutnya yang membuat kehebohan dunia terjadi pada 28 Juli lalu. Uji coba Hwasong-14 dilakukan dan diyakini memiliki jangkauan dan kekuatan lebih tinggi. Rudal itu mencapai ketinggian 2314,6 dan terbang sejauh 620 mil hingga akhirnya mendarat di perairan pantai timur Semenanjung Korea.
Pada 28 Agustus lalu, uji coba rudal yang dianggap jauh lebih serius dan membahayakan juga dilakukan Korut. Saat itu, senjata ini menempuh jarak hingga 2700 kilometer dan melewati wilayah udara di atas Hokkaido, Jepang.
Atas serangkaian tindakan Korut yang dinilai sangat provokatif terbaru, Dewan Keamanan PBB akan mengadakan pertemuan pada Senin (4/9) hari ini. Sejak 2006, sejumlah sanksi ekonomi untuk menekan program nuklir Korut juga telah diberikan.
Pada 5 Agustus lalu, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan sebuah resolusi untuk memberlakukan sanksi ekonomi terbaru terhadap Korut. Dengan sanksi ini, pendapatan ekpor yang dimiliki negara terisolasi itu dapat berkurang hingga 3 miliar dolar AS.
Resolusi yang dirancang oleh AS, sebagai salah satu anggota tetap dewan tersebut membuat tidak diizinkannya ekspor sejumlah barang tambang diantaranya batu bara, besi, dan bijih besi. Kemudian, makanan laut juga tidak diperbolehkan untuk diekspor dari Korut.
Selain itu, jumlah pekerja dari negar itu yang bekerja di luar negeri juga tidak dapat diperbanyak. Meski resolusi terbaru dari PBB telah dikeluarkan, Korut menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengembangkan program nuklir.
Negara yang dipimpin Kim Jong-un itu juga tidak khawatir dengan adanya alat pencegah senjata nuklir yang dimiliki AS dan bertujuan mengancam mereka. Termasuk dengan rencana untuk meluncurkan rudal ke wilayah Guam pada Agustus lalu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika