REPUBLIKA.CO.ID,STOCKHOLM -- Seorang wanita Afghanistan berusia 106 tahun, Bibihal Uzbeki, harus dideportasi setelah permohonan suakanya ditolak oleh pemerintah Swedia. Sebelumnya Uzbeki telah melakukan perjalanan berbahaya ke Eropa bersama anak laki-laki dan cucunya melalui pegunungan, padang pasir, dan hutan.
Dilansir dari Alarabiya, Uzbeki memiliki kondisi kesehatan yang buruk, cacat dan tidak dapat berbicara. Keluarganya telah mengajukan banding atas penolakan tersebut.
Perjalanan keluarga ini menjadi berita utama pada 2015, saat mereka menjadi bagian dari arus besar imigran yang masuk ke Eropa dari Suriah, Afghanistan, Irak dan negara-negara lain. Mereka menempuh perjalanan dengan berjalan kaki dan naik kereta melalui Balkan sebelum akhirnya sampai di Swedia.
Dua tahun kemudian, pada 2017, dia dan 11 anggota keluarganya tinggal di desa kecil Hova, di Swedia tengah. Surat penolakan suakanya dikeluarkan saat Ramadan lalu, sementara permohonan suaka semua anak dan cucunya dikabulkan.
"Saudara perempuan saya menangis. Nenek saya bertanya, "Mengapa Anda menangis?" ujar cucunya, Mohammed Uzbeki, yang berusia 22 tahun. Ia mengatakan, segera setelah Uzbeki mengetahui permintaannya ditolak, kesehatannya mulai memburuk dan dia mengalami stroke.
Badan Migrasi Swedia mengonfirmasi dalam sebuah pernyataan, mereka telah mengambil keputusan terkait penolakan suaka dalam kasus ini. "Secara umum, usia lanjut tidak dengan sendirinya mengabulkan dasar untuk suaka," tulis pernyataan itu.
Imigran yang aplikasi suakanya ditolak diperbolehkan mengajukan sampai tiga banding, sebuah proses yang bisa memakan waktu lama. Keluarga Uzbeki merasa penderitaan orang-orang Afghanistan diabaikan oleh pihak berwenang Swedia.
Sebelum perjalanan mereka ke Swedia, keluarga tersebut telah tinggal secara ilegal di Iran selama delapan tahun. Mereka meninggalkan Afghanistan karena perang. "Jika saya tahu siapa musuhnya, saya juga pasti akan menghindarinya," kata Sanna Vestin, kepala Jaringan Dukungan Kelompok Pengungsi Swedia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika