REPUBLIKA.CO.ID,HONG KONG — Pemimpin de facto Myanmar sekaligus peraih hadian Nobel, Aung San Suu Kyi kini tengah berada dalam tekanan dunia internasional. Krisis di Utara Rakhine yang berujung pada kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya membuat Suu Kyi dalam kondisi didesak untuk menghentikan operasi militer pemerintahannya.
Saat gelombang protes menyerang Suu Kyi, termasuk dari sesama peraih Nobel, banyak pihak mempertanyakan apakah Komite Nobel akan mencabut gelar milik Suu Kyi yang diterimanya pada 1991. Di Jakarta, Indonesia, demonstran membakar foto Suu Kyi.
Kedubes Myanmar di Jakarta pun sampai jadi sasaran anarkistis pelemparan bom molotov oleh aksi massa. "Dunia masih diam atas pembantaian Muslim Rohingya," kata Farida, koordinator aksi di Jakarta, dikutip New York Times, Selasa (4/9).
Kekerasan terakhir di Myanmar terjadi pada bulan lalu saat militan Rohingya menyerang puluhan pos militer. Aksi itu diklaim para pemberontak sebagai tindakan pencegahan agar militer tidak melakukan persekusi lanjutan terhadap etnis Rohingya. Pihak militer kemudian merespons dengan 'operasi pembersihan', yang menurut kelompok pembela HAM, mengakibatkan tindakan kejahatan kemanusiaan di Rakhine.
Banyak yang menyalahkan aksi diam Suu Kyi atas aksi kekejaman militernya. Sebagian mereka menilai sikap Suu Kyi saat ini bertentangan dengan sejarah politiknya yang pernah mendekam selama 15 tahun di penjara setelah memenangi pemilihan presiden pada 1988. Saat itu, Suu Kyi dijebloskan ke penjara oleh pemerintahan Junta.
Berdasarkan undang-undang pembagian kekuasaan di Myanmar, Suu Kyi kini menjabat sebagai konselor negara setelah partainya, Liga Nasional untuk Demokrasi, menang mutlak pada pemilu 2015. Di bawah undang-undang, Suu Kyi tidak bisa menjadi presiden dan sebagian kekuasaan pemerintahan tetap dikontrol oleh militer.
Suu Kyi tak pernah mau berkomentar banyak terkait tragedi Rohingya. Seperti diketahui, militer Myanmar selalu menilai etnis Rohingya adalah penduduk ilegal di Myanmar. "Tidak, itu bukan pembersihan etnis," kata Suu Kyi dalam sebuah wawancara pada 2013.
Aung San Suu Kyi bukanlah penerima pertama Nobel yang pernah menyulut kontroversi. Pada masa lampau, banyak aktivis menuntut Komite Nobel mencabut hadiah milik Henry Kissinger dan Barack Obama.
Pada 1994, salah seorang anggota komite pernah mundur saat penghargaan diberikan kepada Simon Peres, Yitzhak Rabin, dan Yasir Arafat. Saat itu, anggota komite, Kaare Kristiansen menyebut Arafat sebagai seorang 'teroris' yang dinilainya tidak pantas mendapatkan Hadiah Nobel.
Komite Nobel, yang semua anggotanya adalah warga negara Norwegia yang dipilih oleh parlemen, tidak pernah mencabut hadiah Nobel. Dan. kata mantan anggota komite, Gunnar Stalsett, sikap yang sama juga tidak akan terjadi pada kasus Suu Kyi. "Nobel Perdamaian tidak pernah dicabut dan komite tidak akan mengutuk para penerima. Setelah keputusan dibuat dan Nobel diberikan, berakhir lah tanggung jawab komite," kata Stalsett.
Ikuti Whatsapp Channel Republika