REPUBLIKA.CO.ID, ANKARA -- Perdana Menteri Turki Binali Yildiim mengatakan, masyarakat internasional harus berbuat lebih banyak dalam menghadapi kejahatan kemanusiaan. Salah satunya adalah kejahatan kemanusiaan yang menimpa warga etnis Rohingya di Myanmar saat ini.
"PBB adalah tempat pertama untuk menegakkan hal itu dan didukung seluruh masyarakat internasional yang juga perlu mengambil peran serta tanggung jawab dalam menghadapi kejahatan tersebut," ujar Yildirim, dilansir Middle East Monitor, Rabu (6/9).
Kekerasan yang terjadi pada warga Rohingya kembali terjadi pada 25 Agustus 2017 lalu, dengan terjadinya serangan di wilayah utara Rakhine. Sebanyak 20 pos keamanan polisi di area perbatasan Myanmar dan Bangladesh saat itu dilaporkan mendapat serangan.
Menurut pasukan militer Myanmar, ada ratusan orang yang diyakini oleh mereka berasal dari kelompok militan Rohingya melakukan serangan tersebut. Beberapa membawa senjata, serta menggunakan bahan peledak buatan sendiri dalam serangan tersebut
Pertempuran antara pasukan keamanan Myanmar dan penyerang kemudian terus berlanjut. Tak hanya itu, tentara negara juga melakukan operasi di desa-desa yang menjadi tempat tinggal penduduk dari etnis tersebut di sejumlah desa dan wilayah Rakhine.
Situasi di Rakhine semakin memburuk dengan adanya laporan pembakaran desa-desa yang menjadi tempat tinggal warga Rohingya di sana. Kelompok aktivis Human Rights Watch mengatakan, banyak bangunan dan area lingkungan warga, khususnya di Maungdaw, wilayah utara negara bagian itu yang terlihat terbakar dan ditunjukkan melalui media sosial.
Diperkirakan, ada 123.600 warga Rohingya yang saat ini telah melarikan diri ke Bangladesh. Namun, tak sedikit di antaranya yang mengalami luka parah karena tembakan yang dilepas oleh pasukan militer Myanmar dalam perjalanan mereka.
Lebih dari 400 orang, yang kebanyakan berasal dari warga Rohingya tewas dalam kekerasan di Rakhine dalam satu pekan terakhir ini. Sejumlah saksi mata mengatakan pasukan militer Myanmar melakukan tindakan kejam, termasuk dengan membakar hidup-hidup masyarakat etnis tersebut yang berada di sana.
Selama ini warga Rohingya diyakini menjadi salah satu etnis minoritas Myanmar yang kerap menjadi korban kekerasan dari pemerintah negara itu. Lebih dari 140 ribu di antaranya tewas sejak terjadi konflik di Rakhine, tempat kebanyakan etnis tersebut menetap.
Warga Rohingya tidak mendapat hak kewargangeraan di Myanmar. Mereka dianggap oleh pemerintah negara itu sebagai imigran ilegal yang berasal dari Bangladesh, meski secara sejarah etnis itu telah berada di Rakhine sejak lama dan dapat diakui sebagai penduduk resmi wilayah tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika