Rabu 06 Sep 2017 13:39 WIB

Pembantaian Etnis Rohingya di Luar Batas Kemanusiaan

Rep: Fuji Eka Permana/ Red: Agus Yulianto
Ratusan demonstran dari berbagai kelompok masyarakat berkumpul di Bunderan HI dalam aksi bela Rohingya, Jakarta, Rabu (6/9).
Foto: Republika/Taufiq Alamsyah Nanda
Ratusan demonstran dari berbagai kelompok masyarakat berkumpul di Bunderan HI dalam aksi bela Rohingya, Jakarta, Rabu (6/9).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badan Koordinasi Muballigh Indonesia (Bakomubin) menilai, tindakan operasi genosida dan pembantaian etnis Rohingya sudah sangat di luar batas kemanusiaan. Myanmar dalam kepemimpinan Aung San Su Kyi sebagai penerima hadiah nobel perdamaian, sangat sulit diterima telah melakukan pembiaran kejahatan kemanusiaan.

Ketua Umum DPP Bakomubin Prof KH Deddy Ismatullah mengatakan, sangat disesalkan tragedi kemanusiaan tidak mendapatkan respons yang semestinya dari para pegiat HAM Indonesia dan dunia Internasional. Hal ini menunjukkan terjadinya diskriminasi dalam menyikapi permasalahan HAM. Dibandingkan dengan kejadian serupa saat menimpa umat dan warga di berbagai belahan dunia lainnya.

"Menyikapi dan memperhatikan tragedi kemanusiaan di Myanmar, Bakomubin menyatakan sikap. Pertama mendukung dan memberikan apresiasi terhadap sikap Pemerintah Indonesia yang telah menugaskan Menteri Luar Negeri, Ibu Retno untuk menemui Pemerintah Myanmar," kata Prof Deddy kepada Republika.co.id, Selasa (5/9).

Dia mengatakan, Pemerintah Indonesia juga berinisiatif menghentikan kejahatan kemanusiaan yang tengah berlangsung terhadap etnis Rohingya. Selain itu, Indonesia sesuai amanat konstitusi menganut politik bebas-aktif juga sebagai negara besar di Asia Tenggara didorong untuk mengambil peran maksimal. Sehingga, bisa melakukan koordinasi regional ASEAN untuk menghentikan aksi-aksi di luar batas kemanusiaan dan tidak beradab di Myanmar. Dengan cara memberikan sanksi dan tindakan tegas terhadap Pemerintah Myanmar.

"Indonesia juga perlu segera mendorong dan menggalang OKI sebagai perhimpunan negara-negara Muslim dan Timur Tengah khususnya, untuk melakukan tekanan politik dan pengaruh kepada PBB agar segera menghentikan pembantaian," ujarnya.

Deddy melanjutkan, pernyataan sikap yang keempat, Bakomubin bersama Ormas-ormas Islam dan kemanusiaan lainnya di Indonesia harus segera menyiapkan langkah-langkah. Seperti membuka dan menampung bantuan dari penggalangan dana untuk etnis Rohingya. "Menggalang kebersamaan mengirim tim relawan kemanusiaan untuk membantu saudara-saudara di Myanmar yang sedang menghadapi kejahatan kemanusiaan," ujarnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement