REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Peraih Nobel Perdamaian Profesor Muhammad Yunus meminta Dewan Keamanan PBB untuk segera turun tangan mengakhiri krisis kemanusiaan di negara bagian Rakhine, Myanmar.
Dalam sebuah surat terbuka kepada Presiden Dewan Keamanan dan para anggotanya, ekonom Bangladesh tersebut mengatakan, "Anda sadar, tragedi kemanusiaan dan kejahatan terhadap kemanusiaan telah membawa dampak berbahaya di wilayah Arakan, Myanmar."
Ini membutuhkan intervensi langsung Presiden Dewan Keamanan dan para anggotanya. Dia mengatakan, menurut berbagai organisasi, serangan militer baru-baru ini oleh tentara Myanmar di negara bagian Rakhine telah menyebabkan pembunuhan ratusan orang Rohingya.
Ratusan ribu orang telah mengungsi. Desa-desa telah dibakar, wanita diperkosa, banyak warga sipil ditangkap secara sewenang-wenang, dan anak-anak dibunuh.
"Bantuan organisasi kemanusiaan yang sangat penting tak mendapat akses masuk. Ini menciptakan krisis kemanusiaan yang mengerikan di daerah yang sudah sangat miskin," katanya dilansir Daily Star, Rabu, (6/9).
Menurut sumber pemerintah setempat, jelas Yunus, sekitar 120 ribu orang telah melarikan diri ke Bangladesh dalam 12 hari terakhir. "Penderitaan yang diakibatkan oleh pengusiran pria, wanita, dan anak-anak di bawah ancaman kematian semakin memburuk setiap hari."
Pendiri Grameen Bank, bersama beberapa peraih Nobel dan tokoh global mengecam serentetan kekerasan sebelumnya akhir tahun lalu.
"Meskipun ada inisiatif yang diambil oleh anda, situasinya belum membaik. Kali ini, saya mendesak anda untuk mengambil tindakan tegas guna menghentikan kekerasan terhadap warga sipil yang tidak berdosa dan membawa perdamaian permanen di Rakhine, "kata Yunus.
"Saya meminta DK PBB untuk segera turun tangan dengan menggunakan semua cara yang ada. Saya meminta anda untuk segera mengambil tindakan untuk menghentikan serangan militer tanpa pandang bulu terhadap warga sipil tak berdosa yang memaksa mereka meninggalkan negara mereka dan melarikan diri menjadi orang-orang tanpa kewarganegaraan."
Peraih nobel perdamaian tersebut juga mendesak DK PBB untuk meyakinkan Pemerintah Myanmar untuk segera mengambil langkah-langkah untuk melaksanakan rekomendasi dari Rakhine Advisory Commission.
Ikuti Whatsapp Channel Republika