REPUBLIKA.CO.ID,  NUSA DUA -- Parlemen India menolak kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi Bali pada penutupan Forum Parlemen Dunia (WPF) 2017 di Nusa Dua, Bali, Kamis (7/9). Deklarasi Bali memuat 17 poin kesepakatan.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, ini merupakan dinamika sebuah forum, sehingga forum menghargai perspektif India untuk tidak terlibat dalam implementasi deklarasi tersebut.

Fadli melanjutkan, pilihan India patut dihargai, baik itu karena pilihan politik, atau perbedaan perspektif dalam melihat masalah di Rakhine, Myanmar. Beberapa negara awalnya juga ragu memberi dukungan mengingat mereka juga mengalami konflik di regional masing-masing.

"Saya kira poin lainnya India tidak ada masalah, namun khusus masalah Rohingya mereka agak keberatan. Mungkin ada perbedaan perspektif, apakah itu terkait pengungsi, etnisitas, atau agama. Namun, perspektif dan kebijakan sebuah negara patut kita hargai," ujar Fadli, Kamis.

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf saat dijumpai Republika.co.id mengatakan, 49 dari 50 parlemen negara-negara anggota yang hadir satu suara memberi dukungan penyelesaikan krisis kemanusiaan di Myanmar. India menolak bersamaan dengan masalah internal di negara mereka yang masih menjadi prioritas. "Ini yang membuat mereka tidak menyetujui poin itu, sementara hampir seluruh delegasi yang hadir menyetujui," kata dia.

Pada akhirnya, kata Nurhayati, forum ini mempunyai satu persamaan bahwa kekerasan di Myanmar harus dihentikan, khususnya terkait etnis Rohingya. Kondisi di sana harus distabilkan dengan perdamaian.

Isi Deklarasi Bali akan dibawa ke negara masing-masing dan ditindaklanjuti. Poin-poin yang terkait dengan tragedi kemanusiaan di Rakhine, kata Nurhayati, khususnya menjadi perhatian bagi parlemen-parlemen negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Selatan. DPR RI dalam waktu dekat akan membawa isu yang tertuang dalam Deklarasi Bali ini ke forum selanjutnya di Manila pertengahan September tahun ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika