REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi mengatakan, bahwa pemerintahnya melakukan yang terbaik untuk melindungi semua penduduk di daerah Rakhine yang dilanda perselisihan. Diperkirakan jumlah Muslim Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh melonjak 18.000 orang dalam satu hari menjadi 164.000.
Suu Kyi tidak merujuk secara khusus kepada eksodus minoritas Rohingya, yang dipicu serangan gerilyawan pada 25 Agustus dan serangan balik militer, namun mengatakan bahwa pemerintahannya berusaha semaksimal mungkin untuk mengurus semua warga negara.
Kritikus Barat telah menuduh Suu Kyi tidak berbicara untuk penduduk Rohingya berkisar 1,1 juta orang yang telah lama mengeluhkan penganiayaan dan dilihat oleh banyak penduduk di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha sebagai orang Bangladesh.
Beberapa orang telah meminta Hadiah Nobel Perdamaian yang dimenangkannya pada 1991 sebagai jagoan demokrasi untuk dicabut.
"Kami harus mengurus warga kami, kami harus mengurus semua penduduk yang berada di negara kami, apakah mereka warga negara kami atau tidak," uajr Suu Kyi kepada rekan televisi Reuters Television di India, Asian News International.
"Tentu saja, sumber daya kami tidak lengkap dan memadai seperti yang kami inginkan, tapi kami tetap berusaha sebaik mungkin dan kami ingin memastikan bahwa setiap penduduk berhak mendapatkan perlindungan hukum," katanya saat menjamu Perdana Menteri India Narendra Modi yang bertolak ke Yangon.
Suu Kyi pada Selasa (6/9) menyalahkan kelompok "teroris" karena "gunung es terbesar" penyebab kesalahan informasi atas perselisihan di wilayah barat laut Rakhine, namun dirinya tidak menyebutkan tentang Rohingya yang telah melarikan diri.
Suu Kyi mendapat tekanan dari negara-negara dengan populasi Muslim, dan pada minggu ini Sekretaris Jenderal Dewan Keamanan Antonio Guterres memperingatkan bahwa ada risiko pembersihan etnis di Myanmar yang dapat mengganggu kestabilan kawasan tersebut.
Myanmar telah mengatakan bahwa pihaknya sedang bernegosiasi dengan China dan Rusia untuk memastikan bahwa mereka memblokir setiap kecaman Dewan Keamanan atas krisis tersebut.
Suu Kyi mengatakan situasi di Rakhine telah sulit selama beberapa dekade dan oleh karenanya agak tidak masuk akal untuk berharap pada pemerintahannya, yang telah berkuasa hanya dalam waktu 18 bulan untuk menyelesaikan perkara tersebut.
Ikuti Whatsapp Channel Republika