REPUBLIKA.CO.ID, COX'S BAZAR -- Badan urusan pengungsi PBB, UNHCR memperkirakan 270 ribu pengungsi Rohingya telah meninggalkan Myanmar dalam dua pekan terakhir. Mereka mencari perlindungan di Bangladesh.
Perpindahan secara besar-besaran warga minoritas Rohingya berawal dari sebuah serangan yang dilancarkan oleh gerilyawan pada 25 Agustus dan memicu serangan balik dari pihak militer.
Myanmar mengatakan, tindakan pasukannya memerangi teroris, yang bertanggung jawab atas sejumlah serangan terhadap petugas polisi dan tentara sejak Oktober lalu, adalah sebuah perbuatan sah. Pejabat menuduh gerilyawan Rohingya telah membunuh penduduk non-Muslim dan membakar rumah mereka.
"Kedua tenda pengungsian di Cox's Bazar, Bangladesh tenggara, yang menampung hampir 34 ribu pengungsi Rohingya sebelum arus masuk terkini, saat ini kelebihan penghuni. Jumlah penduduk bertambah dua kali lipat dalam dua minggu belakangan, dengan jumlah keseluruhan lebih dari 70 ribu pengungsi. Terdapat kebutuhan mendesak terhadap lahan dan tempat penampungan yang lebih banyak lagi," kata UNHCR dalam sebuah catatan pertemuan untuk wartawan di Jenewa.
"Sebagian besar pengungsi adalah wanita, termasuk ibu dengan bayi yang baru lahir, keluarga dengan anak-anak. Mereka tiba dalam kondisi memprihatinkan, kelelahan, lapar dan putus asa mencari tempat berlindung," tambahnya.
PBB memperkirakan jumlah masuknya pengungsi akan mencapai 300 ribu atau naik dari perkiraan sebelumnya sekitar 120 ribu. Organisasi Internasional untuk Pengungsi (IOM) mengatakan, perkiraan pendatang baru telah meningkat pada 6 September. Pekerja kemanusiaan mengunjungi lebih banyak tempat penampungan dan menemukan 75 ribu orang yang baru tiba di sembilan tempat. IOM menambahkan, sedikit-dikitnya 300 kapal tiba di Cox's Bazar pada Rabu.
"Sementara itu sebagian besar pengungsi Rohingya tiba dengan berjalan kaki, kebanyakan berjalan melewati hutan dan gunung selama beberapa hari, ribuan lagi menerjang pelayaran panjang dan berisiko di lautan Teluk Benggala," kata UNHCR.
Ikuti Whatsapp Channel Republika