REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra mendorong Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa segera melakukan investigasi kasus kekerasan di Rakhine, Myanmar, yang menyebabkan puluhan ribu warga Rohingya melarikan diri.

"Saya mendesak Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di Myanmar," Kata Yusril seusai meresmikan Kantor DPW Partai Bulan Bintang DIY di Yogyakarta, Sabtu.

Menurut Yusril, pernyataan Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi yang selalu menegaskan bahwa tidak ada peristiwa pembantaian di Rakhine, Myanmar, sangat paradoks karena hingga saat ini justru negaranya menutup seluruh akses bantuan logistik kepada warha Rohingnya.

"Kalau memang tidak ada apa-apa lalu mengapa akses itu ditutup? harusnya dibuka saja," kata dia.

Baca juga, Aung San Suu Kyi: Tidak Ada Pembersihan Etnis Rohingya.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri, menurut Yusril, seharusnya bisa lebih memberikan tekanan diplomatik lagi untuk membantu menyelesaikan persoalan krisis kemanusiaan di Myanmar. Ini karena Indonesia sangat dihormati oleh negara Myanmar sehingga suaranya akan lebih didengar dibandingkan negara lain.

"Indonesia sebetulnya punya gigi untuk mendesak Myanmar. Kita tahu persis bahwa Indonesialah yang mendorong Myanmar terbebas dari isolasi selama lebih dari 31 tahun pada zaman Pak Harto dan mengajak Myanmar masuk ASEAN meskipun cukup berisiko karena mendapat tentangan dari negara-negata Barat," kata dia.

Yusril mengatakan Partai Bulan-Bintang memiliki perhatian serius terhadap kasus kekerasan yang menimpa masyatakat Muslim di Rohingnya. Bukan hanya atas dasar sesama Muslim, namun karena alasan kemanusiaan.

"Sampai sekarang kami terus mengggalang berbagai macam bantuan untuk dikirim ke Rohingnya. Ini bukan hanya karena sesama Muslim tetapi pembelaan terhadap siapapun yang dianiaya," kata dia

Ikuti Whatsapp Channel Republika