REPUBLIKA.CO.ID, ASTANA -- Salah satu poin kesepakatan negara negara OKI adalah melakukan proyek bersama untuk bisa mengentaskan persoalan Rohingya. Selain untuk menyelesaikan perselisihan, poin kesejahteraan dan pemenuhan hak hidup Rohingya menjadi poin utama kesepakatan.
Meski tak masuk dalam deklarasi Astana, namun negara negara OKI tersebut sepakat untuk bersama sama melakukan langkah strategis untuk bisa menyelesaikan kasus Rohingya. Presiden Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev mengatakan selain bersama-sama melakukan penyelesaian, negara-negara yang tergabung di OKI menyepakati agar semua negara bisa melakukan pengentasan kemiskinan dan pemenuhan kesejahteraan hak hidup rakyat Rohingya.
Nazar mengatakan ke depan negara negara OKI bisa melakukan kerja sama proyek dengan Myanmar untuk bisa membangun pendidikan dan fasilitas kesehatan untuk warga Rohingya. Nazar mengatakan hal ini penting agar potensi konflik bisa ditekan dikemudian hari.
"Program seperti peningkatan kesehatan, peningkatan pendidikan, sekolah vokasi bisa menjadi salah satu program yang diusung bersama untuk warga Rohingya," ujar Nazar di Palace of Independen, Kazakhstan, Ahad (10/9).
Negara negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) mengutuk keras tindakan anarkis dan kekerasan yang dilakukan oleh tentara Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya. Pada kesimpulan pertemuan, 22 negara dan 12 pimpinan negara merumuskan beberapa poin kesepakatan terkait Rohingya.