REPUBLIKA.CO.ID, COX'S BAZAR -- Bangladesh mendesak PBB untuk membentuk zona aman di negara bagian Rakhine, Myanmar, untuk memfasilitasi kembalinya pengungsi Muslim Rohingya. Usulan ini dikemukakan oleh anggota senior dewan penasihat Liga Awami Bangladesh, Mohammad Zamir.

Menurutnya, zona tersebut harus berada di bawah pengawasan Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM).

"Bangladesh harus mendorong PBB untuk mengeluarkan resolusi atas penderitaan Rohingya yang tercerabut. Amerika, Cina, Rusia, India dan negara-negara lain harus maju dengan pola pikir positif dalam hal ini," ungkap Zamir seperti dikutip dari Arab News.

Sementara itu, Menteri Manajemen Bencana dan Bantuan Bangladesh Mofazzal Hossain Chowdhury Maya mengatakan pemerintah berencana untuk mengalokasikan 2.000 hektar lahan di Cox's Bazar untuk mengakomodasi arus masuk pengungsi Rohingya.

Dalam kunjungannya ke kamp pengungsi Teknaf Thana, dia menambahkan pemerintah Bangladesh telah melakukan yang terbaik untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang dihadapi para pengungsi.

Khaled Mahmud, seorang hakim distrik di Cox's Bazar, mengatakan pemerintah Bangladesh juga sedang mempersiapkan sebuah database biometrik dari semua pengungsi Rohingya yang telah memasuki Bangladesh. Sidik jari semua pengungsi akan dikumpulkan untuk memfasilitasi bantuan kemanusiaan.

Zamir mengatakan, proses pendaftaran untuk database ini harus dikoordinasikan dengan UNHCR, IOM, dan Komite Internasional Palang Merah (ICRC),

"Marena Myanmar mungkin menolak menerima orang-orang ini di masa depan, dengan mengklaim mereka tidak berasal dari Rakhine," jelasnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika