REPUBLIKA.CO.ID, PYONGYANG -- Korea Utara terus mengingatkan Amerika Serikat bahwa nantinya negara tersebut akan membayar harga mahal atas tindakannya mempelopori resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap uji coba nuklir terakhir. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara mengatakan Amerika Serikat panik sehingga menggunakan Dewan Keamanan untuk memberi sanksi atas uji coba nuklir Pyongyang.
"Jika AS benar-benar melakukan resolusi ilegal dan melanggar hukum atas sanksi yang lebih keras, Korea Utara harus benar-benar yakin bahwa AS harus membayar atas perbuatannya tersebut," kata juru bicara tersebut dalam sebuah pernyataan dilansir laman Reuters Senin (11/9).
Ia menjelaskan, dunia akan menyaksikan bagaimana Korea Utara menaklukan AS dengan melakukan serangkaian tindakan lebih keras dari yang pernah mereka bayangkan. Menurutmya, Korea Utara telah mengembangkan dan menyempurnakan senjata termonuklir super kuat sebagai alat untuk mencegah pergerakan permusuhan dan ancaman nuklir yang terus meningkat di AS dan meredakan bahaya perang nuklir yang menjulang di atas semenanjung Korea.
Tidak ada verifikasi independen atas klaim Korut yang telah melakukan uji coba bom hidrogen, namun beberapa ahli mengatakan ada cukup bukti kuat yang menunjukan Pyongyang berhasil mengembangkan bom hidrogen. Media Korea Utara, KCNA mengatakan pada hari Ahad kemarin bahwa Kim mengadakan sebuah jamuan untuk memuji para ilmuwan dan pejabat tinggi militer juga partai yang berkontribusi dalam tes bom nuklir, diakhiri dengan pertunjukan seni dan sesi foto.
Amerika Serikat pada hari Jumat lalu mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa mereka bermaksud untuk mengadakan sebuah pertemuan pada hari Senin ini untuk menetapkan sanksi tambahan terhadap Korea Utara atas program rudal dan nuklirnya. Amerika Serikat menginginkan Dewan Keamanan untuk memberlakukan embargo minyak ke Korea Utara, melarang ekspor tekstil dan mempekerjakan pekerja Korea Utara di luar negeri. AS juga meminta agar diberlakukan pembekuan aset dan larangan bepergian kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un.
Ikuti Whatsapp Channel Republika