REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA -- Pejabat tinggi hak asasi manusia PBB, Zeid Ra''ad al-Hussein mendesak Myanmar untuk mengakhiri operasi keamanan terhadap Rohingya di negara bagian Rakhine. Menurutnya apa yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar merupakan contoh tindakan pembersihan etnis.
Zeid Ra''ad al-Hussein, yang menangani Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa di Jenewa pada hari Senin, mengatakan lebih dari 270 ribu orang telah melarikan diri ke Bangladesh dan banyak dari mereka yang terjebak di perbatasan, di tengah laporan pembakaran desa-desa dan pembunuhan di luar hukum.
"Saya meminta pemerintah untuk mengakhiri operasi militernya yang kejam, dengan pertanggungjawaban atas semua pelanggaran yang telah terjadi, dan untuk mengehntikan pola diskriminasi yang parah dan meluas terhadap populasi Rohingya," kata Zeid seperti dilansir Aljazirah, Selasa (12/9).
Peringatan pemimpin PBB ini disampaikan sehari setelah menteri luar negeri Bangladesh mengatakan genosida sedang dilancarkan di negara bagian Rakhine yang dilanda kekerasan tersebut.
"Komunitas internasional mengatakan bahwa ini adalah genosida. Kami juga mengatakan bahwa ini adalah genosida," ujar Menlu Bangladesh AH Mahmood Ali mengatakan kepada wartawan setelah memberikan keterangan kepada para diplomat di Dhaka pada hari Ahad.
Ali menggambarkan tindakan genosida menyusul serangan terhadap pasukan keamanan pada 25 Agustus sebagai balas dendam oleh pasukan Myanmar.
Komentar menteri tersebut disampaikan saat ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Bangladesh mengatakan bahwa tokoh-tokoh terkemuka di Myanmar dapat diadili karena tindakan genosida di sebuah pengadilan internasional.
"Cara genosida telah dilakukan di Myanmar, cara orang-orang terbunuh dalam serangan pembakaran, kita berpikir untuk mendesak persidangan melawan Myanmar, dan melawan tentara Myanmar, di sebuah pengadilan internasional," kata Kazi Reazul Hoque pada Ahad saat mengunjungi sebuah kamp pengungsi di distrik Cox''s Bazar di Bangladesh, dekat perbatasan dengan Myanmar.
Ia menjelaskan, keputusan akan diambil setelah menilai langkah-langkah apa yang perlu dilakukan. Ia juga mendesak masyarakat internasional untuk menunjukan kepedulian mereka kepada Rohingya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika