REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON - Dewan Keamanan PBB dengan suara bulat mengadopsi sebuah resolusi yang dirancang AS untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara pada Senin (11/9). Keputusan ini diambil sepekan setelah Korut melakukan uji coba nuklir keenam dan terbesar.
Resolusi tersebut dirancang untuk mencapai enam tujuan utama, yaitu menutup impor minyak Korut, melarang ekspor tekstil, mengakhiri kontrak kerja di luar negeri, menekan upaya penyelundupan, menghentikan upaya kerja sama dengan negara lain, dan memberi sanksi kepada lembaga pemerintah tertentu Korut.
"Hari ini, kita mengatakan dunia tidak akan pernah menerima Korea Utara yang memiliki senjata nuklir, dan hari ini Dewan Keamanan mengatakan jika rezim Korea Utara tidak menghentikan program nuklirnya, kita akan bertindak untuk menghentikannya sendiri," ujar Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley, setelah pemungutan suara.
"Kami sudah mencoba mendorong rezim tersebut untuk melakukan hal yang benar, sekarang kami berusaha menghentikannya karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukan hal yang salah," kata dia. "Kami melakukannya dengan cara menghentikan kemampuan Korea Utara untuk memasok dan mendanai program senjatanya."
AS pertama kali mengeluarkan rancangan resolusi untuk melarang ekspor minyak sepenuhnya ke Korut. Rancangan itu juga diajukan untuk membekukan aset pemimpin Korut Kim Jong-un, Partai Pekerja, dan pemerintah Korut.
Namun kemudian, AS mengajukan rancangan resolusi lain. Kali ini AS tidak meminta embargo minyak dilakukan secara penuh, tidak meminta adanya larangan perjalanan bagi Kim Jong-un, dan mengubah beberapa isu lainnya. "Ini adalah langkah terkuat yang pernah diterapkan untuk Korea Utara," kata Haley.
"Mereka memberi kita kesempatan yang jauh lebih besar untuk menghentikan kemampuan rezim tersebut untuk membiayai program nuklir dan rudalnya. Namun kita semua tahu langkah-langkah ini hanya akan berjalan jika semua negara menerapkannya sepenuhnya," tambah Haley.
Rusia dan Cina memiliki hak veto sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan sebelumnya telah menyatakan skeptisisme atas usulan sanksi dari AS tersebut. Namun dalam pemungutan suara, Cina mendukung resolusi itu.
"Cina secara konsisten berkomitmen untuk melakukan denuklirisasi semenanjung Korea, menuju perdamaian dan stabilitas di semenanjung, serta mendukung penyelesaian masalah melalui dialog dan konsultasi," kata Duta Besar Cina untuk PBB Liu Jieyi, setelah pemungutan suara.
"Resolusi yang diadopsi oleh Dewan Keamanan hari ini menunjukkan posisi bulat masyarakat internasional untuk menentang pengembangan rudal nuklir dan balistik di Korut," ungkapnya.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia juga menjelaskan mengapa negaranya mendukung resolusi tersebut. "Rusia tidak menerima klaim DPRK untuk menjadi negara nuklir dan telah mendukung semua resolusi Dewan Keamanan yang menuntut diakhirinya program rudal nuklir Pyongyang untuk kepentingan denuklirisasi semenanjung Korea. Oleh karena itu, kami mendukung sanksi yang terkandung dalam resolusi yang ditujukan untuk memaksa DPRK memenuhi tuntutan Dewan Keamanan," jelas Nebenzia.
Sanksi tersebut disambut baik oleh Jepang. Pada Selasa (12/9), Perdana Menteri Shinzo Abe mengatakan kepada media lokal, mereka tengah memberlakukan tekanan tingkat tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya di Korut.
Duta Besar Prancis untuk PBB Francois Delattre juga menyatakan dukungannya terhadap resolusi yang dirancang AS. "Keyakinan mendalam kami adalah reaksi tegas Dewan Keamanan dapat membuka jalan menuju solusi politik dalam krisis ini. Jangan salah, ketegasan kami hari ini adalah penangkal terbaik kami terhadap risiko perang, dengan risiko konfrontasi, dan ketegasan kami hari ini adalah alat terbaik kami untuk solusi politik esok," katanya.
CNN melaporkan, secara khusus, resolusi ini akan menghasilkan penurunan 30 persen dari total impor minyak dengan memotong lebih dari 55 persen produk minyak sulingan yang menuju ke Korut. "Minyak adalah sumber kehidupan Korut untuk membangun dan mendanai senjata nuklir," jelas Haley.
Resolusi ini juga akan melarang ekspor semua tekstil Korut. Pada 2016, rezim Korut memperoleh 760 juta dolar AS melalui penjualan tekstil, sehingga sektor ini menjadi sektor ekonomi terbesar yang belum disentuh Dewan Keamanan PBB.
Selain itu, resolusi baru tersebut akan mencegah pekerja asing mendapatkan upah yang dapat membiayai rezim Korut, serta mengurangi investasi asing, transfer teknologi, dan kerja sama ekonomi lainnya. Melalui sektor ini, Korut tercatat mendapat keuntungan lebih dari 500 juta dolar AS setiap tahun.
Resolusi juga dirancang untuk membatasi kemampuan Korut dalam menyelundupkan produk seperti batu bara dan besi, terutama di laut lepas. Namun, beberapa ahli mengatakan dampak resolusi ini hanya akan efektif jika digabungkan dengan sanksi tambahan.
"Resolusi PBB ini hanya berjalan bila dilengkapi dengan sanksi AS yang lebih kuat, persis seperti yang diberikan kepada Iran," kata Anthony Ruggiero, mantan Wakil Direktur Departemen Keuangan AS.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
