REPUBLIKA.CO.ID,Anggota DPR Australia dari Partai Buruh yang beroposisi, Joel Fitzgibbon, menuduh PM Malcolm Turnbull telah mem-bully pimpinan perusahaan energi AGL, Andy Vesey. PM Turnbull hari Senin (11/9) memanggil Vesey ke Canberra untuk menghadiri rapat terkait rencana AGL menutup pembangkit listrik Liddell pada 2022.
PM Turnbull menghendaki agar AGL mempertahankan pembangkit tersebut setidaknya lima tahun lagi atau menjualnya ke perusahaan lain, seperti Delta Energy Systems yang siap membelinya. Pemerintah menekankan bahwa Vesey dalam rapat itu setuju untuk meminta pimpinan AGL agar mempertimbangkan usulan mempertahankan pembangkit listrik ini lebih lama.
Namun secara terpisah kepada ABC Vesey menjelaskan bahwa perusahaan tersebut bisa menemukan solusi terbaik untuk pasar energi tanpa memperpanjang operasi pembangkit listrik atau menjualnya.
Fitzgibbon di koridor gedung parlemen hari ini menantang Menteri Energi Josh Frydenberg dan menuduhnya salah mengartikan sikap Vesey. "Saya pikir Anda malu karena setiap hari harus berupaya dan mendukung usaha sia-sia Perdana Menteri dalam menyesatkan warga Australia," kata Fitzgibbon dalam obrolan yang memanas saat kedua anggota parlemen itu berada di ruang pers untuk wawancara.
Frydenberg membalas dengan menuduh Fitzgibbon membela perusahaan energi besar. "Anda tahu bahwa 10 persen energi New South Wales berasal dari pembangkit Liddell. Anda tahu bahwa ada perusahaan energi yang menghasilkan keuntungan besar di atas keluarga orang Australia," kata Menteri Frydenberg.
PM Turnbull terus menekan pihak AGL hari ini, dengan mengatakan bahwa perusahaan ini menghasilkan banyak uang dari pembangkit listrik batu bara.
AGL dituduh mendua
Sementara itu anggota DPR dari faksi pemerintah Craig Kelly menuduh AGL bersikap ganda. "Ini tampaknya sangat bertentangan dengan informasi yang keluar dari rapat dengan Perdana Menteri. Saya pikir AGL tampaknya berbicara dengan lidah bercabang," katanya.
"Saya agak marah, tapi hal itu tidak mengejutkan saya. Kita telah melihat AGL, mungkin salah satu penjahat korporasi terbesar, mereka memutus puluhan ribu warga Australia, mereka memutus sambungan listrik karena tingginya biaya listrik. Mereka menentang batu bara pada saat 80 persen dari pembangkit listrik mereka berasal dari batubara," tuturnya.
"Mereka sepertinya mengatakan satu hal namun melakukan hal lain. Mereka mengklaim sebagai perusahaan bersih lingkungan padahal kebanyakan pembangkit mereka adalah pembangkit batu bara," tambahnya.
Telah terjadi tarik-menarik terbuka antara Pemerintah dan pihak AGL mengenai masa depan pembangkit listrik Liddell. Anggota parlemen lainnya dari faksi pemerintah Matt Canavan mempertanyakan mengapa perusahaan ini ingin menutup pembangkit tersebut daripada menjualnya.
"Saya sangat khawatir bahwa proposal mereka saat ini untuk menutup pembangkit listrik Liddell semata-mata untuk meningkatkan keuntungan mereka daripada melindungi sistem energi. Hal ini jelas bukan tentang menyelamatkan planet, hal itu bukan hal yang dilakukan AGL. Saya kira hal semakin jelas," ujarnya.
Tidak biasa
Jurubicara oposisi urusan energi Mark Butler mengatakan motif perusahaan AGL jelas dan sederhana. "AGL adalah satu-satunya grup usaha yang mempertahankan kelangsungan hidup pembangkit listrik Liddell setelah berusia 50 tahun, dan setelah melakukan hal itu mereka sampai pada pandangan, hal ini tidak diteruskan," katanya.
AGL sekarang akan menyiapkan rencana bagi Pemerintah mengenai bagaimana menghindari kekurangan energi di pasar jika pembangkit tersebut ditutup. AGL akan menyampaikan rencana tersebut dalam 90 hari, namun Frank Jotzo, direktur Pusat Ekonomi dan Kebijakan Iklim di Universitas Nasional Australia, mengatakan hasilnya sangat jelas.
"AGL secara jelas menyatakan keinginannya adalah untuk menutup pembangkit Liddell. Dan lebih dari itu mereka tidak melihat masa depan pembangkit listrik tenaga batubara di Australia setelah berakhir masa operasi pembangkit yang ada. Tidak ada alasan mengapa mereka akan mengubah pikiran tentang hal itu," katanya.
Profesor Jotzo ditanya mengapa Vesey setuju untuk mengajukan permintaan pemerintah ke pimpinan AGL.
"Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam diskusi itu. Namun saya kira saat Anda dipanggil Perdana Menteri untuk menyampaikan proposal ke pimpinan perusahaan Anda, mungkin Anda akan mengiyakan. Dalam konteks itu saya kira. Kita dapat melihat sangat tidak biasa bagi pemerintah untuk menekan suatu perusahaan dan mengintervensi secara ad hoc dalam sistem yang berbasis pasar," katanya.
"Apa yang kita lihat di sini sangatlah aneh," tambahnya.
Diterbitkan Selasa 12 September 2017 oleh Farid M. Ibrahim dari artikel ABC Australia di sini.
Ikuti Whatsapp Channel Republika