REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi kembali menekankan kepada Duta Besar Myanmar Ei Ei Khin Ay akan pentingnya Pemerintah Myanmar untuk melaksanakan usulan 4+1 dalam menyelesaikan konflik di Rakhine.
Menlu menerima Dubes Myanmar untuk Indonesia Ei Ei Khin Ay di kantornya di Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (9/12). Ini setelah Ei Ei menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa pagi.
"Fokus pertemuan saya tadi adalah sekali lagi mengulang bagaimana concern masyarakat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang saat ini terjadi di Rakhine State dan saya jelaskan sekali lagi satu per satu mengenai usulan kita 4 plus 1," kata Retno.
Formula 4+1 yang diusulkan Indonesia, yakni pertama mengembalikan stabilitas dan keamanan, kedua menahan diri secara maksimal dan tidak menggunakan kekerasan, ketiga perlindungan kepada semua orang yang berada di Rakhine tanpa memandang suku dan agama, dan empat pentingnya segera dibuka akses untuk bantuan kemanusiaan.
Elemen +1 yang diajukan Indonesia adalah pentingnya pelaksanaan rekomendasi laporan Komisi Penasihat untuk Rakhine yang dipimpin mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan.
Menlu Retno juga menyampaikan kepada Dubes Ei Ei tentang hasil pembicaraannya melalui telepon dengan Menteri Negara Urusan Luar negeri Myanmar, Kyaw Tin dan Menteri Luar Negeri Bangladesh AH Mahmood Ali terkait distribusi bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya.
Khusus pembicaraan dengan Menteri Myanmar Kyaw Tin, Menlu mengonfirmasi bahwa Pemerintah Myanmar telah setuju untuk membuka pintu bagi bantuan internasional yang dapat dilakukan segera mungkin.
Oleh karena itu, Menlu meminta mereka segera memberikan daftar barang yang paling diperlukan warga Rakhine agar bantuan kemanusiaan dapat segera dikirimkan. "Nah, tadi saya sampaikan kembali kepada Dubes, tolong segera sampaikan 'list' yang kita minta agar yang kita berikan ini sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Karena kalau apa yang kita berikan tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan manfaatnya tidak akan optimal," kata dia.
Menlu kembali menekankan kepada Dubes Ei Ei, bahwa semakin cepat daftar barang yang diperlukan dapat diberikan, semakin cepat pula Indonesia dapat mengirimkan bantuan kemanusiaan, sama seperti mekanisme yang telah dilakukan dengan pemerintah Bangladesh.
Ikuti Whatsapp Channel Republika