REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amerika Serikat mengecam serangan dan tindakan kekerasan yang terjadi di Rakhine. Dalam pernyataan pers dari Gedung Putih yang diterima Republika, Rabu (13/9), AS merasa sangat terusik oleh krisis yang sedang berlangsung di utara negara bagian Rakhine, Myanmar, yang mengakibatkan 300 Rribu orang terpaksa meninggalkan kampung halaman mereka.
Peristiwa yang mengakibatkan penelantaran besar-besaran serta telah memakan korban ini menunjukkan bahwa pasukan keamanan Myanmar tidak melindungi warga sipil. AS merasa khawatir akan dugaan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk pembunuhan di luar hukum, pembakaran desa, pembantaian, dan pemerkosaan, baik oleh aparat keamanan maupun oleh warga sipil yang bertindak dengan persetujuan aparat keamanan.
Untuk itu, pemerintah AS mengimbau pihak keamanan Myanmar untuk menghormati aturan hukum, menghentikan kekerasan dan mengakhiri penelantaran warga sipil dari masyarakat. AS juga mendesak pasukan keamanan Myanmar untuk bekerja sama dengan pemerintahan terpilih melaksanakan rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Rakhine.
AS menyambut baik komitmen pemerintah Burma untuk memastikan bantuan kemanusiaan sampai kepada para korban sesegera mungkin dan mendesak pemerintah untuk mengizinkan akses kepada media ke wilayah yang terkena dampak kekerasan tersebut. AS juga menghargai upaya dari Pemerintah Bangladesh dalam memfasilitasi bantuan kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya.