REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pemerintah ikut berperan aktif membantu warga Rohingya setelah mengalami kekerasan di Rakhine, Myanmar. Hal ini disampaikan Jokowi di hadapan para ulama dan pimpinan pondok pesantren di Istana Merdeka, Jakarta sore ini.
"Berkaitan dengan Rohingya State, ini juga perlu kami sampaikan bahwa pemerintah sebetulnya sudah sejak awal-awal meminta penjelasan yang konkret dari Pemerintah Myanmar," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/9).
Dia menjelaskan, pada Januari dan Februari lalu pemerintah telah mengirimkan bantuan kemanusiaan berupa obat-obatan dan makanan sebanyak 10 kontainer. Presiden pun sebelumnya telah mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk mendesak Pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan terhadap warga Rohingya.
"Karena ini memang berkaitan dengan sejarah politik yang ada di sana, dengan urusan ekonomi yang ada di sana, sebetulnya masalah yang sangat kompleks," ujar Jokowi.
Melalui diplomasi yang dibangun, pemerintah mendapatkan akses untuk mengirimkan bantuan kepada pengungsi baik di Myanmar maupun Bangladesh. Menurut Jokowi, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang mendapatkan akses untuk menyalurkan bantuannya. "Alhamdulilah hanya Pemerintah Indonesia yang diberikan ruang untuk bisa masuk ke lokasi kejadian di Myanmar itu," kata dia.
Pemerintah, kata Jokowi, juga menyoroti pendidikan anak-anak Rohingya dengan membangun sekolah di Rakhine. Selanjutnya, pemerintah berjanji akan membangun rumah sakit terbesar di Rakhine State, Myanmar. "Karena itu sebetulnya yang dibutuhkan bukan kecaman-kecaman atau pernyataan-pernyataan yang keras, tidak menyelesaikan masalah," ujarnya.
Pengiriman bantuan kemanusiaan tahap pertama dilakukan pagi hari ini. Bantuan kepada para pengungsi Rohingya selanjutnya akan dikirimkan secara bertahap mulai pekan depan.
Presiden pun meminta masukan dari para ulama terkait langkah pemerintah dalam memberikan bantuan kemanusiaan kepada Rohingya. Masukan-masukan ini, kata Jokowi, akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan pemerintah. "Saya mohon masukan Pak Kiai, ulama, untuk pemerintah agar dilihat juga oleh masyarakat antara ulama dan umara ini bisa berjalan beriringan terus," ujar Jokowi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika