REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Amnesty International mendukung investigasi krisis kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine, Myanmar sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional. Demikian disampaikan Deputi Direktur Amnesty Interational untuk Asia Tenggara dan Pasifik Josef Benedict.

"Investigasi harus dijalankan terhadap semua serangan yang telah dilakukan dengan segera, menyeluruh dan efektif, dan sesuai dengan standar-standar hak asasi manusia internasional," kata Josef dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat.

Saat menyampaikan rekomendasi atas situasi Rohingya, Josef mengatakan Myanmar harus mengakhiri kampanye kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di negara bagian Rakhine utara.

"Myanmar harus bekerja sama sepenuhnya dengan Misi Pencarian Fakta PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), termasuk dengan mengizinkan anggotanya akses penuh dan tidak terbatas ke seluruh penjuru negara," tuturnya.

Dia juga merekomendasikan agar Myanmar, Bangladesh dan komunitas internasioal dapat memastikan bahwa semua pengungsi dan orang-orang terlantar dapat kembali ke rumah mereka dengan sukarela, aman dan bermartabat.

"Mereka juga harus memastikan wartawan independen dan pemantau hak asasi manusia memiliki akses ke bagian Rakhine tanpa hambatan ke seluruh wilayah itu," ujarnya.

Josef juga menyampaikan agar pihak berwenang Myanmar berusaha keras untuk mengatasi diskriminasi yang sudah berlangsung sekian lama dan sistematis di Negara Bagian Rakhine. Kondisi itu telah membuat orang terjebak dalam lingkaran kekerasan dan kemiskinan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika