REPUBLIKA.CO.ID, DHAKA -- Bangladesh telah menuduh Myanmar berulang kali melanggar wilayah udara negaranya. Bangladesh memperingatkan jika ada tindakan provokatif lagi maka akan ada konsekuensinya. Pelanggaran yang dilakukan Myanmar terhadap wilayah udara Bangladesh meningkatkan risiko hubungan kedua negara semakin memburuk.
Padahal hubungan keduanya telah mengalami ketegangan akibat krisis pengungsi Rohingya. Hampir 400.000 Muslim Rohingya dari Myanmar telah menyeberang ke Bangladesh sejak 25 Agustus.
Mereka melarikan diri dari serangan tentara Myanmar yang bertempur dengan gerilyawan Rohingya. Meski demikian tentara Myanmar tak hanya menyerang gerilyawan, mereka juga menembaki penduduk sipil Rohingya.
Bahkan PBB menyebut persekusi terhadap etnis Rohingya di Myanmar merupakan contoh nyata pemusnahan etnis.
Bangladesh mengatakan, pesawat tempur dan helikopter Myanmar telah melanggar wilayah udara Bangladesh sebanyak tiga kali. Antara lain pada 10 September, 12 September, dan 14 Septemper.
Bangladesh telah memanggil pejabat tinggi Kedutaan Myanmar di Bangladesh untuk mengeluhkan pelanggaran wilayah udara tersebut."Bangladesh menyampaikan telah keprihatinan mendalam atas pengulangan tindakan provokasi semacam itu. Selain itu juga menuntut Myanmar segera melakukan tindakan untuk memastikan bahwa pelanggaran kedaulatan semacam itu tidak terjadi lagi," kata Kementerian Luar Negeri Bangladesh dalam sebuah pernyataan pada Jumat malam.
"Tindakan provokatif ini bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak ada jaminannya," ujar Kemenlu Bangladesh.
Juru Bicara Pemerintah Myanmar Zaw Htay mengatakan, pihaknya tidak memiliki informasi mengenai insiden yang telah dikeluhkan Bangladesh. "Myanmar akan memeriksa informasi yang diberikan oleh Bangladesh. Kedua negara kita menghadapi krisis pengungsi, kita perlu berkolaborasi dengan pemahaman yang baik," katanya, Sabtu (16/9).
Bangladesh telah berpuluh-puluh tahun menghadapi arus masuk pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar yang mayoritas beragama Buddha. Di Myanmar etnis Rohingya dianggap sebagai migran ilegal padahal mereka sudah berada di sana berabad-abad lamanya.Pasukan keamanan Myanmar dan warga Budha Rakhine melakukan kekerasan dan pembakaran untuk mengusir penduduk Muslim Rohingya.
Bangladesh mengatakan, semua pengungsi harus pulang ke rumah. Namun Myanmar hanya mau menerima kembali mereka yang dapat memverifikasi kewarganegaraan.
Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina berangkat untuk menghadiri Majelis Umum PBB pada hari Sabtu. Di majelis tersebut, Hasina akan meminta PBB untuk menekan agar Myanmar membawa semua orang Rohingya kembali ke Myanmar setelah menghentikan operasi pemusnahan etnis Rohingya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika