REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan PBB membutuhkan reformasi struktural guna membuatnya lebih inklusif serta mencapai misinya menuju perdamaian dunia. Hal tersebut disampaikan Erdogan ketika menghadiri sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), Senin (18/9).

"PBB perlu direformasi agar bisa beradaptasi dengan dunia yang sedang berubah. Hari ini reformasi PBB ada dalam agenda, namun reformasi itu bukan yang kita pahami dari kata reformasi," kata Erdogan sepertidilaporkan laman Anadolu Agency, Selasa (19/9).

Terkait hal ini, Erdogan menyoroti perihal organ PBB yang paling berdampak terhadap dunia, yakni Dewan Keamanan PBB. Menurut Erdogan, dewan yang memiliki 15 anggota tersebut, lima di antaranya adalah anggota tetap dan pemilik hak veto, tidak adil.

Dalam banyak kesempatan sebelumnya, Erdogan telah mengungkapkan bahwa dunia lebih besar dari lima negara, merujuk pada anggota tetap Dewan Keamanan PBB, yakni Rusia, Cina, Prancis, Inggris, dan AS. Ia menilai, negara-negara tersebut terkadang memanfaatkan hak vetonya untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya masing-masing.

Dampaknya, Dewan Keamanan PBB sebagai sebuah organisasi global tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai pelopor perdamaian dunia, termasuk menyelesaikan krisis global. Misalnya perang Suriah yang telah berkecamuk lebih dari enam tahun dan mengakibatkan tewasnya ratusan ribu warga sipil.

Kendati demikian, Erdogan tetap menyimpan harapan terhadap PBB. Terlepas dari semua kekurangannya, PBB tetap menjadi satu-satunya organisasi payung global di mana setiap orang dapat membuat suara mereka didengar dan mencari solusi untuk masalah mereka, ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika