REPUBLIKA.CO.ID, DELHI -- Pemerintah India mengatakan ada bukti yang menunjukkan beberapa warga Rohingya di negara bagian Rakhine Myanmar memiliki hubungan dengan kelompok teror. Hal ini dinilai dapat menimbulkan ancaman keamanan, sehingga India mendukung deportasi massal terhadap kelompok etnis tersebut.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) India mengatakan akan membagikan informasi intelijen secara rahasia dengan Mahkamah Agung terkait hubungan Rohingya dengan kelompok bersenjata yang berbasis di Pakistan. Upaya ini dilakukan setelah India merencanakan untuk mendeportasi sebanyak 40 ribu warga Rohingya yang ada di negara itu.
Mahkamah Agung India mendapatkan pengajuan rencana deportasi atas nama Rohingya, yang diberikan oleh pemerintah nasionalis Perdana Menteri Narendra Modi. Ratusan ribu warga Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar ke Bangladesh yang kemudian beberapa di antaranya menyeberang ke India.
Kemendagri India telah mengajukan sebuah pernyataan tertulis ke pengadilan terkait rencana ini. Kemendagri India khawatir akan adanya ancaman keamanan dari imigran ilegal kelompok etnis Rohingya yang mayoritas Muslim.
"Pemerintah memiliki laporan dari badan keamanan dan sumber terpercaya lainnya yang menunjukkan adanya hubungan antara beberapa imigran Rohingya dengan organisasi teror yang berbasis di Pakistan dan organisasi sejenis yang beroperasi di negara lain," tulis Kemendagri India.
Pernyataan itu juga menunjukkan adanya informasi tentang keterlibatan Rohingya dalam organisasi ISIS dan kelompok ekstremis lainnya untuk memicu kekerasan komunal dan sektarian di India.
Pejabat senior Kemendagri India, Mukesh Mittal, mengatakan Pemerintah India secara pribadi akan menunjukkan materi pengadilan yang dikumpulkan dari penyelidikan menyeluruh. Materi ini akan digunakan untuk mendukung klaim tersebut.
Pengacara Umum India, Tushar Mehta, menuturkan, pemerintah akan memberikan bukti hubungan Rohingya dengan kelompok ekstremis dan adanya transfer uang secara ilegal saat persidangan. Namun pengacara yang mewakili warga Rohingya, Prashant Bhushan, membantah hal tersebut. "Ini jelas merupakan kasus diskriminasi agama dan upaya untuk membangkitkan sikap anti-Muslim," kata Bhushan, dikutip Aljazirah.
Bhushan akan mengajukan balasan atas surat pernyataan yang dikeluarkan Kemendagri India. Pengadilan selanjutnya akan mendengar masalah tersebut pada 3 Oktober mendatang.
Kemendagri India mengatakan, masuknya sejumlah besar warga Rohingya ke India dimulai empat sampai lima tahun yang lalu. Mereka telah masuk jauh sebelum 400 ribu warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak 25 Agustus lalu.
Warga Rohingya di India menyuarakan kekhawatiran mereka. Mereka merasa secara tidak adil telah terfitnah oleh tuduhan tersebut. "Kami merasa tidak berdaya dan putus asa," kata seorang warga Rohingya, Ali Johar, yang datang ke India pada 2012 dan tinggal bersama keluarganya di sebuah pemukiman di Delhi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika