REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi, pada Selasa (19/9), mengutuk semua pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadidi negara bagian Rakhine. Ia menegaskan setiap orang yang terlibat dalam pelanggaran HAM di Rakhine akan menghadapi proses hukum. Suu Kyi mengutarakan pula kesedihannya terhadap nasib para pengungsi.
"Kami mengecam semua pelanggaran hak asasi manusia dan kekerasan yang melanggar hukum. Kami berkomitmen untuk pemulihan perdamaian dan stabilitas serta supremasi hukum di seluruh negara bagian," ujar Suu Kyi dalam pidatonya di Naypyitaw.
Pelanggaran HAM dan semua tindakan lain yang mengganggu stabilitas dan keharmonisan serta melemahkan peraturan undang-undang akanditangani sesuai dengan hukum dan keadilan yang ketat, kata Suu Kyi menambahkan.
Dalam pidatonya, Suu Kyi mengungkapkan kesedihannya yang mendalam bagi penderitaan semua orang yang terjebak dalam konflik di Rakhine. Ia pun mengaku khawatir mengetahui bahwa ratusan ribu Muslim Rohingya telah melarikan diri ke perbatasan menuju Bangladesh.
"Kami khawatir mendengar jumlah Muslim yang melarikan dirimelintasi perbatasan ke Bangladesh. Kami ingin mengetahui mengapa eksodus ini terjadi. Kami ingin bicara dengan mereka yang telah melarikan diri dan juga mereka yang tinggal," tutur Suu Kyi.
Ia mengatakan bahwa saat ini pemerintahnya tengah berupaya keras untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas, terutama di negara bagian Rakhine. Hal ini dilakukan guna menciptakan kembali keharmonisan antara komunitas Muslim dan sebagian besar umat Buddha Rakhine, dikutip dari Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
