REPUBLIKA.CO.ID, YANGON -- Pemimpin de facto Myanmar Aung San Suu Kyi kembali buka suara perihal krisis Rohingya yang terjadi di negaranya. Ia mengatakan, saat ini pemerintah masih perlu menyelidiki apa akar masalah dan pemicu krisis Rohingya di negara bagian Rakhine.
Dalam pidato publik pertamanya sejak dicap bersikap diam atas pembersihan etnis di Rakhine, Suu Kyi menyadari bahwa saat ini perhatian dunia sedang tertuju pada krisis dan konflik di negaranya.
"Saya menyadari fakta bahwa perhatian dunia sedang difokuskan pada situasi di negara bagian Rakhine. Sebagai anggota yang bertanggung jawab dari komunitas dunia, Myanmar tidak khawatir terhadap pengawasan internasional," ujarnya, seperti dilaporkan laman the Guardian, Selasa (19/9).
"Kami juga khawatir. Kami ingin mencari tahu apa masalahnya sebenarnya. Ada tuduhan dan tuduhan balasan. Kita harus mendengarkan mereka semua. Kita harus memastikan tuduhan tersebut didasarkan pada bukti sebelum kita bertindak," ujar Suu Kyi menambahkan.
Dalam pidatonya Suu Kyi pun mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kondisi ratusan ribu Muslim Rohingya yang melarikan diri ke Bangladesh.
"Kami cukup cemas mendengar jumlah Muslim yang melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh. Kami ingin mengetahui mengapa hal ini terjadi," ucapnya.
Ia menyatakan, negaranya siap untuk memukimkan kembali pengungsi Rohingya kapan saja, selama mereka patuh pada prosedur verifikasi. Suu Kyi juga mengklaim telah memerintahkan pihak militer untuk menahan diri dan menghindari tindakan destruktif.
Aung San Suu Kyi telah didera cukup banyak kritik dan kecaman karena dianggap gagal melindungi etnis Rohingya dari kebrutalan militer Myanmar. Kritik ini juga dilayangkan oleh sesama peraih nobel perdamaian, seperti Malala Yousafzai, Desmond Tutu, dan Dalai Lama.
Namun, desakan dan protes tersebut tak membuat Suu Kyi segera bicara lantang dan mengambil tindakan untuk melindungi Rohingya. Ia bergeming cukup lama sebelum akhirnya buka suara beberapa waktu lalu dan menyatakan terdapat banyak kekeliruan informasi atau hoaks yang beredar terkait krisis serta konflik di Rakhine. Kekeliruan informasi dalam hal ini adalah tersebarnya foto-foto yang tidak menggambarkan situasi sesungguhnya di Rakhine.
Ikuti Whatsapp Channel Republika