REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe mengatakan pada Rabu bahwa negara-negara perlu bersatu untuk memberlakukan sanksi-sanksi dan tekanan terhadap Korea Utara agar meninggalkan program peluru kendali dan nuklirnya.
"Sekarang sudah bukan waktunya untuk berdialog. Sekarang waktunya untuk berlakukan tekanan," kata Abe dalam pertemuan dengan para investor di Bursa Efek New York, menjelang ia berpidato di Majelis Umum PBB dalam sidang tahunannya.
Pada Selasa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Korea Utara dalam pidatonya di PBB bahwa AS akan "menghancurkan sepenuhnya" negara itu jika diancam. Sebaliknya, China yang merupakan pesaing Jepang dan Rusia, telah berulang-ulang menyerukan diplomasi internasional dan pembicaraan dengan Korea Utara dikedepankan untuk menyelesaikan krisis mengenai program-program senjata Pyongyang.
"Kami tak dapat dipuaskan dengan apa yang dilakukan PBB yang telah menyetujui sanksi-sanksi baru terhadap Korea Utara," kata Abe.
"Apa yang krusial sekarang ialah memberlakukan sanksi-sanksi tanpa henti dan memerlukan kerja sama dengan Cina dan Rusia."
Pada 11 September, Dewan Keamanan PBB secara aklamasi meningkatkan sanksi-sanksi terhadap Korea Utara terkait dengan tes nuklirnya yang keenam dan paling kuat, dengan memberlakukan larangan atas ekspor tekstil negara yang terisolasi itu dan pembatasan impor minyak mentah.
Korea Utara menembakkan sebuah peluru kendali pada Jumat yang terbang di atas Hokkaido di bagian utara Jepang dan mendarat jauh di Samudera Pasifik, menurut para pejabat Jepang dan Korea Selatan. Penembakkan tersebut menaikkan lagi ketegangan di kawasan itu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika