REPUBLIKA.CO.ID, NEW DELHI -- India mulai mengetatkan sistem pengamanan di wilayah timur yang berbatasan dengan Bangladesh dengan menggunakan granat cabai dan granat setrum untuk membendung masuknya Muslim Rohingya yang mengungsi akibat konflik di Myanmar. Pemerintah India menyatakan hal ini pada Jumat (22/9).
Seperti dilaporkan India Today, Jumat (22/9), aparat keamanan di India telah diberikan wewenang untuk menggunakan metode yang keras dan kejam untuk menghentikan upaya infiltrasi etnis Rohingya masyk ke negara berpenduduk mayoritas Hindu itu. "Kami menggunakan granat yang berisi cairan cabai untuk menyetop ratusan Rohingya yang berusaha masuk ke India," kata seorang petugas, yang menolak ditulis identitasnya.
Lebih dari 420 ribu pengungsi Rohingya telah mengungsi ke Bangladesh sejak 25 Austus. Namun, negara padat penduduk Bangladesh kesulitan untuk menampung semua pengungsi sehingga menimbulkan kekhawatiran bagi India yang merasa akan terkena dampak.
Kepala Patroli BSF, RPS Jaswal, yang bertugas di perbatasan India dengan negara bagian Bengal Barat, menyatakan, pasukannya telah mendapatkan izin untuk menggunakan granat cabai dan granat setrum untuk mengusir Rohingya.
Sebelumnya, Pemerintah India menegaskan tidak akan menerima Muslim Rohingya karena menilai mereka bukan sebagai pengungsi. Demikian ditegaskan oleh Menteri Perumahan India, Rajnath Singh pada Kamis (21/9). Singh menyatakan krisis Rohingya saat ini tidak perlu dikhawatirkan, karena Myanmar siap menerima kembali populasi Muslim Rohingya.
Pernyataan Singh ini merespons kritik terhadap pemerintahannya yang mendeportasi etnis Rohingya yang ada di India. Ia menegaskan bahwa etnis Rohingya di India adalah imigran ilegal. Dia menyatakan hal itu daam sebuah seminar yang diorganisasikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di India.
"Kementerian Perumahan telah mengklarifikasi posisinya melalui afidavit (di Mahkamah Agung) bahwa mereka adalah imigran ilegal dan akan dideportasi. Etnis Rohingya bukanlah pengungsi, juga bukan pencari suaka," kata Singh. "Mereka adalah imigran ilegal."
Ikuti Whatsapp Channel Republika