REPUBLIKA.CO.ID, WASHINGTON -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Kamis (28/9), memperingatkan tentang kemungkinan mengungsinya 250 ribu Muslim Rohingya dari pusat negara bagian Rakhine. Hal ini terjadi bila Myanmar tidak menghentikan operasi militernya di daerah tersebut.
Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa bila kekerasan di Rakhine utara tidak segera dihentikan, maka hal tersebut dapat mengancam nasib 250 ribu Muslim Rohingya lainnya yang tinggal di pusat daerah tersebut. Kegagalan untuk mengatasi kekerasan sistematis ini dapat menjalar ke pusat Rakhine, di mana 250 ribu Muslim Rohingya berpotensi menghadapi pemindahan, ujarnya.
Krisis ini telah menimbulkan banyak implikasi baginegara-negara tetangga dan wilayah yang lebih luas, termasuk risiko perselisihan antar-komunal. "Kita tidak perlu heran jika puluhan tahun diskriminasi dan standar ganda dalam pemulihan Rohingya menciptakan pembuka bagi radikalisasi," kata Guterres menambahkan.
Adapun Muslim Rohingya yang telah melarikan diri ke Bangladesh, kata Guterres, diketahui mengalami pelanggaran hak asasi manusia berat. "Kami telah menerima laporan dari mereka yang melarikan diri, terutama anak-anak, wanita, dan orang tua. Testimoni mereka menunjukkan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk penembakan senjata secara brutal, pemasangan ranjau darat, serta kekerasan seksual," katanya menerangkan.
Sejak kekerasan di Rakhine pecah pada 25 Agustus, lebih dari 500 ribu etnis Rohingya telah melarikan diri dari Myanmar menuju Bangladesh. Mereka mengungsi setelah permukiman mereka menjadi sasaran operasi militer Myanmar.
Tak sedikit dari mereka yang tewas akibat operasi militer Myanmar tersebut. Menurut Menteri Luar Negeri Bangladesh Abul Hasan Mahmood Ali, sekitar 3.000 orang Rohingya tewas akibat kekerasan yang dilakukan militer Myanmar.
PBB telah menggambarkan Rohingya sebagai orang-orang yang paling teraniaya di dunia. Kini setelah melarikan diridari Myanmar, hidup ratusan ribu pengungsi Rohingya pun terkatung-katung. Mereka hanya mengandalkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup, dilansir dari Reuters.
Ikuti Whatsapp Channel Republika