REPUBLIKA.CO.ID,  BARCELONA -- Puluhan ribu warga Katalan diperkirakan akan menentang pihak berwenang Spanyol dan berusaha untuk memilih dalam referendum kemerdekaan pada Ahad (1/10). Hal ini semakin meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya kerusuhan di wilayah tersebut.

Referendum yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah pusat Spanyol di Madrid telah membuat negara ini memasuki krisis konstitusional terburuk dalam beberapa dasawarsa.

Sebagai pertanda bagaimana pemungutan suara yang direncanakan telah memolarisasi negara tersebut, ribuan demonstran pro-persatuan berkumpul di kota-kota besar Spanyol, termasuk Barcelona, untuk mengekspresikan perlawanan keras terhadap usaha Katalan untuk merdeka.

Di wilayah itu, ratusan pendukung referendum menghabiskan hari bersama anak-anak di sekolah-sekolah yang digunakan sebagai tempat pemungutan suara di Spanyol. Dengan demikian sekolah tetap terbuka sampai pemungutan suara dimulai pukul 09.00 pada hari Ahad.

Pemerintah mengatakan, hanya sebagian kecil sekolah yang ditempati dan telah memastikan bahwa sebagian besar dari 2.300 yang dialokasikan untuk pemungutan suara ditutup.

"Kami tidak mengerti mengapa kami tidak bisa mengekspresikan secara damai demokrasi yang paling sederhana," kata Pablo Larranaga, saat ia berdiri di sebuah sekolah di Barcelona yang dikelilingi oleh orang tua dan anak kecil seperti dikutip Reuters.

Larranaga mengaku tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya. Namun ia akan mencoba memilih dengan damai.

Masih belum jelas apakah referendum akan berlanjut meski ada anggapan pemerintah daerah bahwa hal itu akan berlanjut dan desakan Madrid yang akan menghalangi langkah tersebut. Surat suara pun tidak memiliki status hukum karena telah diblokir oleh Mahkamah Konstitusi karena bertentangan dengan konstitusi 1978.

Sebagian minoritas sekitar 40 persen warga Katalan mendukung kemerdekaan. Wilayah yang berpenduduk 7,5 juta jiwa ini memiliki modal ekonomi lebih besar dari negara tetangga Spanyol, Portugal.

Ikuti Whatsapp Channel Republika