REPUBLIKA.CO.ID, YERUSALEM -- Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak membahas persatuan Palestina. Ia tidak akan menerima kesepakatan kecuali jika memenuhi persyaratan tertentu.

Dia mengaku, tidak dapat menerima kesepakatan yang datang dengan mengorbankan eksistensi Israel. Hal ini disampaikan Netanyahu pada sebuah pertemuan partai Likud di permukiman ilegal Tepi Barat Ma'ale Adumim dimana dia juga mendukung sebuah undang-undang yang akan mencantumkan 19 permukiman.

"Bagi siapa pun yang menginginkan rekonsiliasi, penjelasan kami kepada mereka sangat sederhana: mengakui Israel sebagai negara Yahudi, membongkar sayap militer Hamas dan memutuskan hubungan dengan Iran," katanya seperti dilansir Haaretz, Selasa (3/10).

Kabinet Palestina, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Rami Hamdallah, pada Selasa mengadakan pertemuan di Jalur Gaza untuk pertama kalinya dalam tiga tahun. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mengimplementasikan kesepakatan rekonsiliasi antara PA dan Hamas

Sebelumnya Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, bahwa pada akhir rekonsiliasi antara Partai Fatah dan Hamas, semua senjata termasuk senjata di tangan Hamas harus berada di bawah kendali peraturan hukum Otoritas Palestina.

Sambutan Netanyahu datang beberapa jam setelah Menteri Pendidikan Naftali Bennet meminta Israel untuk menghentikan pemindahan pendapatan pajak ke Palestina sebagai tanggapan atas proses rekonsiliasi antara Hamas dan PA. "Israel harus berhenti bertindak sebagai ATM untuk terorisme," kata Bennet, anggota kabinet keamanan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika