Jumat 13 Oct 2017 22:05 WIB

Komisi I DPR Sambut Baik Rekonsiliasi Hamas dan Fatah

Rep: Rahma Sulistya/ Red: Bilal Ramadhan
 Warga Palestina di Gaza City, Kamis (12/10), menyambut gembira kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.
Foto: AP/Khalil Hamra
Warga Palestina di Gaza City, Kamis (12/10), menyambut gembira kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari menyambut positif rekonsiliasi Hamas dan Fatah, dua faksi Palestina yang selama ini bersebrangan. Hamas dan Fatah sudah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di Kairo, Mesir, Kamis (12/10).

"Apapun yang terbaik untuk Palestina pasti kita dukung, dari soal pembukaan kantor konsulat khusus, persoalan Masjid Al Aqsha hingga soal rekonsiliasi Hamas dan Fatah ini. Kita serius 1.000 persen ingin melihat kemerdekaan dan perdamaian di Palestina," jelas Kharis dalam keterangan tertulis Jumat (13/10) sore.

Komisi I DPR RI yang juga bermitra dengan Kementerian Luar Negeri, menginginkan agar poin-poin kesepakatan dalam rekonsiliasi, bisa berdampak signifikan untuk menyatukan tidak hanya antara dua faksi saja, tetapi seluruh faksi di Palestina. Sehingga dapat terwujud Palestina yang merdeka dan berdaulat.

Kemudian dalam waktu dekat yang paling mendesak, adalah dibukanya isolasi terhadap Gaza yang selama ini menghadapi masalah kemanusiaan yang serius. Pintu perbatasan Rafah harus segera dibuka sehingga bantuan kemanusiaan dapat disalurkan. Demikian juga proses rekonstruksi fisik, ekonomi dan sosial di Gaza yang hancur pasca bombardir Israel bisa dilakukan dengan segera.

"Poin kesepakatan kedua pihak terkait kontrol perbatasan Rafah harus dilaksanakan dengan serius. Keseriusan Mesir, sebagai tetangga terdekat dan yang juga mengkontrol perbatasaan Rafah, harus ditekankan," ujar Kharis lagi.

Lebih lanjut, dia menyatakan peran diplomasi dan kemanusiaan negara-negara lain, termasuk Indonesia, harus ditingkatkan dan jangan sampai berhenti. Rekonsiliasi ini harus segera dibarengi terus dengan upaya diplomasi, Presiden Jokowi dan Menlu Retno Marsudi harus terus berusaha di setiap forum internasional, untuk mendorong semua negara-negara PBB.

"Ini agar Palestina segera mendapatkan dukungan Kemerdekaan. Misi-misi kemanusiaan dari berbagai Negara, atau NGO harus terus dilakukan. Rakyat Palestina selalu membutuhkan bantuan kita semua," tutup anggota Fraksi PKS itu.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement