Ahad 15 Oct 2017 04:56 WIB

Menyusul Ancaman Invasi, Pasukan Kurdi Digerakkan ke Kirkuk

Rep: Taufiq Alamsyah Nanda/ Red: Ratna Puspita
Pasukan kepolisian federal Irak mengambil posisi di selatan kota campuran etnis Kirkuk, utara Irak, Sabtu (14/10) waktu setempat.
Foto: EPA-EFE/STR
Pasukan kepolisian federal Irak mengambil posisi di selatan kota campuran etnis Kirkuk, utara Irak, Sabtu (14/10) waktu setempat.

REPUBLIKA.CO.ID, KIRKUK -- Pemerintah Daerah Kurdi (KRG) telah mengerahkan ribuan tentara di sekitar kota minyak Kirkuk yang disengketakan. Pergerakan menyusul adanya informasi terkait rencana invasi pemerintah nasional Irak dan para milisi pro-Baghdad.

"Ribuan unit Peshmegera bersenjata sudah siaga pada posisi mereka di sekitar Kirkuk," ujar Presiden KRG Masoud Barzani di media sosial dilansir dari Aljazirah pada Ahad (15/10). 

Menurut kantor berita AP, sebanyak 6.000 tentara Kurdi telah dikerahkan di daerah Kirkuk. Peringatan tersebut muncul setelah pihak berwenang Kurdi menuduh Pemerintah Irak berencana melakukan serangan untuk merebut ladang minyak Kurdi di seputar Kirkuk. Ketegangan ini terus meningkat setelah pemungutan suara untuk kemerdekaan bulan lalu.

Mereka menuduh Pasukan MobilisasiPopuler (PMF)-unit paramiliter yang didominasi oleh milisi Syiah yang dilatihIran-untuk mengumpulkan pejuang di dua wilayah terutama di Syiah Turkmen, bagian selatan Kirkuk, dalam upaya untuk memprovokasi sebuah konfrontasi.

Sumber di Kirkuk juga mengkonfirmasi kepada Aljazirah pergerakan pasukan Irak berada di dua front, yakni di selatan dan barat kota. Di beberapa wilayah, pasukan Irak telah bergerak dua sampai tiga kilometer dari posisi peshmerga Kurdi.

"Pastinya pemerintah KRG sangat khawatir," kata sumber itu. "Beberapa orang Kurdi menggambarkan Kirkuk sebagai Yerusalem mereka, dan mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan kota ini.”

Hawrami mendesak masyarakatinternasional untuk campur tangan dan meminta Perdana Menteri Irak Haideral-Abadi untuk memerintahkan PMF agar menarik kembali pasukannya.

Gelombang ketegangan terjadi dua minggu setelah pemilih Kurdi sangat mendukung kemerdekaan dalam sebuah referendum yang tidak mengikat. Namun, pemerintah pusat Irak menganggap referendum tersebut ilegal.

Pemungutan suara diadakan di tiga provinsi yang telah lama membentuk daerah otonom Kurdi, termasuk Kirkuk. Kota yang dikuasai pasukan Kurdi dari ISIS.

Provinsi Kirkuk adalah lokasi ladang minyak utama di  Irak utara. Meskipunminyak mentah saat ini banyak bersumber dari wilayah selatan, hal tersebut masih menjadi perebatan yang serius antara Baghdad dan Kurdi.

Baghdad terus menolak ambisi Kurdi selama puluhan tahun untuk merdeka. Jutsru, memasukkan Kirkuk danwilayah historis Kurdi lainnya di wilayah otonomi mereka. 

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement