REPUBLIKA.CO.ID, KIRKUK -- Ribuan orang melarikan diri dari Kota Kirkuk setelah Irak meningkatkan pertahanan di daerah tersebut.
Militer Irak pindah ke Kota Kirkuk tiga pekan setelah wilayah Kurdistan mengadakan referendum kemerdekaan. Mereka bertujuan merebut kembali daerah-daerah di bawah kontrol Kurdi sejak milisi memasuki wilayah tersebut.
Penduduk daerah yang dikuasai Kurdi, termasuk Kirkuk, sebagian besar memisahkan diri dari Irak dalam pemungutan suara pada 25 September lalu. Sementara Kirkuk berada diluar Kurdistan Irak dan pemilih Kurdi diizinkan ambil bagian dalam pemungutan suara tersebut.
Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi, telah mengecam pemilihan suara tersebut sebagai inkonstitusional. Namun pemerintah daerah Kurdistan tetap bersikeras menyatakan pemilihan tersebut sah.
Pejabat AS mengatakan mereka terlibat dengan semua pihak di Irak untuk mengurangi ketegangan. Sementara Presiden AS Donald Trump mengatakan AS tidak berpihak.
"Kami tidak menyukai kenyataan mereka bentrok," kata Trump seperti yang dilansir dari BBC News, Selasa (17/10).
Senin (16/10) Haider Al-Abadi mengatakan, operasi di wilayah Kirkuk diperlukan untuk melindungi kesatuan negara yang dalam bahaya pembagian akibat referendum tersebut.
"Kami meminta semua warga negara untuk bekerja sama dengan angkatan bersenjata kami, yang berkomitmen dalam arahan ketat untuk melindungi penduduk sipil," katanya.
Ia juga menambahkan, akan memberlakukan sistem keamanan dan ketertiban dan melindungi instalasi serta melindungi institusi negara.
Baca: Irak Klaim Rebut Sejumlah Kawasan di Selatan Kirkuk
Ikuti Whatsapp Channel Republika