REPUBLIKA.CO.ID, MADRID -- Pemerintah Spanyol menahan dua pemimpin gerakan kemerdekaan Katalunya, yakni Jordi Sanchez dan Jordi Cuixart. Sanchez merupakan kepala Majelis Nasional Katalan (ANC) dan Cuixart adalah pemimpin kelompok kemerdekaan Omnium.

Pengadilan Spanyol, pada Senin (16/10), memerintahkan agar Sanchez dan Cuixart ditahan tanpa jaminan sambil menunggu penyelidikan kasus dugaan penghasutan melawan negara yang dilakukan keduanya. Jaksa mengatakan Sanchez dan Cuixart memainkan peran sentral dalam memelopori aksi demonstrasi pro-kemerdekaan Katalunya yang digelar bulan lalu.

Pemimpin Katalunya Carles Puigdemont menyayangkan penahanan dua pemimpin gerakan Katalan tersebut. Spanyol memenjarakan para pemimpin masyarakat sipil Katalunya karena mengorganisir demonstrasi damai. "Dengan amat sayang, kita memiliki tahanan politik lagi," kata Puigdemont menyindir kediktatoran Spanyol di bawah kekuasaan Jenderal Francisco Franco, dikutip laman The Guardian, Selasa (17/10).

Merespons penangkapan Sanchez dan Cuixart, sekitar 200 warga Katalunya menggelar demonstrasi damai di markas besar pemerintah Katalan di Barcelona guna menunjukkan dukungan untuk keduanya. Mereka membawa spanduk bertuliskan Kemerdekaan dan Demokrasi.

ANC merupakan salah satu organ yang mengorganisir demonstrasi ratusan ribu warga Katalunya dalam menuntut kemerdekaan terhadap Spanyol bulan lalu. ANC juga telah menyerukan agar aksi demonstrasi damai digelar kembali pada Selasa (17/10), dengan maksud menegaskan lagi keinginan Katalunya untuk merdeka setelah menggelar referendum pada awal Oktober.

Adapun hasil referendum menunjukkan 90 persen masyarakat Katalunya menghendaki kemerdekaan. Kendati demikian, Puigdemont selaku pemimpin Katalunya tidak mendeklarasikan kemerdekaan secara eksplisit dan gamblang seusai referendum digelar.

Dalam sebuah surat yang diberikan kepada Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy, Puigdemont pun tidak memberikan jawaban langsung atas masalah kemerdekaan tersebut. Ia hanya menulis tentang keinginan menggelar dialog yang tulus dan jujur dalam dua bulan ke depan.

Rajoy sendiri telah menegaskan sikap Puigdemont telah membawa Madrid lebih dekat untuk mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol. Bila demikian, Spanyol siap mencabut otonomi politik yang selama ini dimiliki Katalunya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika